Dianggap Tak Konsisten, Fraksi PSI Ditinggalkan Anggota DPRD DKI Saat Sampaikan Pandangan Umum
Saat itu, Jamaludin mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat, Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
lihat foto
"Kecuali dia sudah membawa mandat dari partainya bahwa ini sesuai dengan partainya,” bebernya
Jamaludin mengaku tidak membuat janji dengan anggota dewan lain untuk keluar ruangan.
Kata dia, aksi WO fraksi lain merupakan hak mereka sebagai anggota dewan.
Baca juga: Kabid Humas Polda Metro Jaya: Rizieq Shihab Datang karena Takut Ditangkap, Dia Menyerah
“Jujur saya tersinggung dengan istilah DPRD merampok uang rakyat."
"Ini siapa yang merampok? Kalau dia berani, ngomong sendiri sini, jangan di media,” ucapnya, ketus.
Sementara, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan suara rakyat di DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: UPDATE Real Count KPU Pilkada Medan 2020: Suara Masuk 53.45%, Menantu Jokowi Unggul 53,4 Persen
“Apa pun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat."
"Kami terus berkomitmen menjaga uang rakyat,” tutur Michael.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyoroti rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota, pada 2021.
Baca juga: INI 3 Dosa yang Ingin Ditumpas Nadiem Makarim dari Pendidikan di Indonesia
DPW PSI kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk menolak rancangan tersebut.
Sebab artinya, anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19. (*)
