Dianggap Tak Konsisten, Fraksi PSI Ditinggalkan Anggota DPRD DKI Saat Sampaikan Pandangan Umum
Saat itu, Jamaludin mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat, Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
lihat foto
WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Sejumlah anggota dewan dari berbagai fraksi di DPRD DKI Jakarta memilih walk out (keluar ruangan) saat rapat paripurna, Senin (14/12/2020) siang.
Mereka keluar ketika Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tengah menyampaikan pemandangan umum terhadap raperda tentang perubahan atas Perda 1/2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi.
Aksi WO pertama kali dilakukan oleh Jamaludin, anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Golkar.
Baca juga: Djoko Tjandra: Ini Titik Nadir Penderitaan Saya Sebagai Warga Negara Indonesia
Saat itu, Jamaludin mengajukan interupsi kepada pimpinan rapat, Misan Samsuri dari Fraksi Demokrat.
“Kalau memang tidak terjadi apa yang sudah disepakati dan tidak diakui oleh partainya."
"Kalau memang tidak, saya tidak akan bersedia mendengarkan. Saya akan keluar,” kata Jamaludin kepada pimpinan rapat
Baca juga: Brigjen Prasetijo Utomo: Bila Tahu Djoko Tjandra Buronan, Saya Tangkap dengan Tangan Sendiri
Misan lalu bertanya identitas dan fraksi Jamaludin.
Bahkan, Misan bertanya kepada peserta rapat dari fraksi lain yang ingin WO saat rapat berlangsung.
“Saya Jamaludin dari Fraksi Golkar,” kata pria yang menjabat Sekretaris Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: Rizieq Shihab: Saya Tidak Pernah Lari Apalagi Sembunyi dari Panggilan Polisi
Keputusan Jamaludin ini disambut tepuk tangan puluhan anggota dewan lainnya yang ada dalam rapat itu.
Bahkan, puluhan anggota dewan yang hadir juga mengikuti aksi Jamaludin untuk WO dari ruang rapat paripurna.
Tak ayal, hanya Fraksi PSI dan pimpinan dewan saja yang berada dalam rapat tersebut.
Baca juga: Belum Penuhi Syarat Ormas, Mahfud MD Sebut Pemerintah Anggap FPI Tak Ada
Setelah Fraksi PSI memberikan pemandangan umum mengenai Raperda Perubahan tentang Perda RTRW dan PZ, puluhan anggota dewan kembali lagi ke ruangan rapat.
Mereka kembali ke ruangan rapat paripurna untuk mendengarkan pemandangan umum dari fraksi lain.
Kepada wartawan, Jamaludin mengaku tidak membuat janji dengan fraksi lain untuk keluar ruangan rapat paripurna.
Baca juga: 52 Warga Kabupaten Bogor Jadi Pasien Baru Covid-19, Kecamatan Rumpin Masuk Zona Merah
“Bukan Golkar, tapi saya pribadi. Ini adalah keputusan saya sebagai anggota dewan, bukan perwakilan partai,” jelas Jamaludin.
Jamaludin menyatakan aksi WO itu dilakukan karena dia kesal terhadap sikap PSI.
Dia memandang, PSI tidak konsisten, terutama mengenai rencana kerja tahunan (RKT) 2021 yang beberapa waktu lalu sempat viral dan menjadi polemik.
Baca juga: BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Datangi Polda Metro Jaya, Mengaku Tak Ada Persiapan Khusus
“Saya tidak menyukai inkonsistensinya."
"Karena sudah tidak konsisten, saya tidak mau mereka tanpa mandat partainya melakukan sesuatu di sini.”
“Mungkin nanti bisa saja yang mereka lakukan dan mereka katakan (di paripurna), kembali diulas di partainya dan dimentahkan."
Baca juga: Rizieq Shihab Ogah Tanggapi Kemungkinan Ditahan Usai Jadi Tersangka dan Diperiksa Polisi
"Jadi dianggap tidak ada,” papar Jamaludin.
Menurutnya, RKT 2021 yang dibuat anggota DPRD DKI Jakarta beberapa waktu lalu telah dirancang melalui berbagai rapat.
Bahkan, Fraksi PSI dianggap telah setuju dengan rancangan tersebut.
Baca juga: Alasan Nadiem Makarim Hapus UN: Luar Biasa Diskriminatif, Masa Depan Tergantung Tes 2-3 Jam
Namun, mendadak DPW PSI DKI Jakarta menolak RKT 2021 kepada publik lewat media.
Bahkan, masyarakat beranggapan gaji anggota dewan justru naik di tengah pandemi Covid-19 melalui RKT 2021, sehingga stigma yang terbangun adalah DPRD DKI ‘merampok’ duit rakyat.
“Dia (Fraksi PSI) sudah menandatangani presensi atau daftar hadir, mereka tidak menyatakan keberatan ketika ditanya."
Baca juga: KPK: Cuma Orang Kuat Iman dan Siap Tidak Populer yang Tak Korupsi, Pejabat Kaya Bukan Jaminan
"Lalu tiba-tiba hal ini dibantah oleh DPW-nya. Ini kan tidak konsisten.”
“Nah kami tidak mau nanti pandangan umum ini dibacakan, kemudian dibantah lagi oleh partainya."
"Ya kan percuma saya dengarkan."
Baca juga: Dites Swab Antigen di Polda Metro Jaya, Rizieq Shihab Non Reaktif Covid-19
"Kecuali dia sudah membawa mandat dari partainya bahwa ini sesuai dengan partainya,” bebernya
Jamaludin mengaku tidak membuat janji dengan anggota dewan lain untuk keluar ruangan.
Kata dia, aksi WO fraksi lain merupakan hak mereka sebagai anggota dewan.
Baca juga: Kabid Humas Polda Metro Jaya: Rizieq Shihab Datang karena Takut Ditangkap, Dia Menyerah
“Jujur saya tersinggung dengan istilah DPRD merampok uang rakyat."
"Ini siapa yang merampok? Kalau dia berani, ngomong sendiri sini, jangan di media,” ucapnya, ketus.
Sementara, Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar menyatakan, pihaknya akan terus memperjuangkan suara rakyat di DPRD DKI Jakarta.
Baca juga: UPDATE Real Count KPU Pilkada Medan 2020: Suara Masuk 53.45%, Menantu Jokowi Unggul 53,4 Persen
“Apa pun yang terjadi, kami akan terus menyuarakan kepentingan rakyat."
"Kami terus berkomitmen menjaga uang rakyat,” tutur Michael.
Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta menyoroti rencana kerja tahunan (RKT) anggota dewan sebesar Rp 888.681.846.000 untuk 106 anggota, pada 2021.
Baca juga: INI 3 Dosa yang Ingin Ditumpas Nadiem Makarim dari Pendidikan di Indonesia
DPW PSI kemudian menginstruksikan kepada seluruh anggota DPRD DKI Jakarta dari fraksinya untuk menolak rancangan tersebut.
Sebab artinya, anggaran yang diajukan untuk satu anggota dewan mencapai Rp 8.383.791.000 di tahun 2021.
Ketua DPW PSI DKI Jakarta Michael Victor Sianipar mengatakan, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi Covid-19. (*)
