Bareskrim Selesaikan Berkas Tersangka Petinggi KAMI Terkait Demo Omnibus Law di Jakarta dan Medan

Untuk tersangka Dedi Wahyudi, berkasnya dikembalikan oleh kejaksaan atau P-19.

Setelah itu, sudah dikirimkan kembali berkas tersebut pada tanggal 30 November 2020.

Berkas tersangka Kingkin Anida sudah P-21 pada tanggal 18 November 2020 dan sudah penyerahan tahap dua pada tanggal 24 November 2020.

Berikutnya, tersangka Videlia Esmerela sudah P-21 pada tanggal 27 November 2020 dan penyerahan tahap dua pada tanggal 16 Desember 2020.

Baca juga: VIDEO: Sempat Viral, Jefri Nichol Akui Ikut Demo Omnibus Law

Untuk kasus yang ditangani Polda Kalimantan Barat, kata Argo, tersangka Yazid yang masih di bawah umur sudah dilakukan diversi.

Untuk tersangka Edy Bahtiar, berkasnya dinyatakan P-21 pada tanggal 16 November 2020 dan sudah tahap dua.

Atas perbuatannya para tersangka tersebut dijerat dengan Pasal 45A Ayat (2) juncto Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 UU ITE dan Pasal 45 Ayat (3) jo. Pasal 27 Ayat (3) UU ITE.

Selain itu, Pasal 310 dan/atau Pasal 311 KUHP, Pasal 207 KUHP, Pasal 160 KUHP, Pasal 14 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 15 UU No. 1/1946 tentang berita bohong.

Baca juga: BREAKING NEWS Omnibus Law Resmi Berlaku, Namanya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Dengan selesainya berkas tersebut, kata Argo, Bareskrim Polri tetap akan mengembangkan kasus dengan memeriksa pihak-pihak lain yang diduga terlibat.

"Kami tetap mengembangkan jaringan tersebut dari kasus yang kami ajukan P-21. Kami cek jaringan kembali kalau ditemukan kami proses kembali, jaringan lain. Berkas ini tak berhenti di sini. Kalau ditemukan ada kaitannya, ada aliran kepada orang-orang yang ada fakta hukum, ada pidana akan kami proses," kata mantan Karopenmas Divhumas Polri ini.

Sebelumnya, Bareskrim Polri menangkap delapan orang yang terdiri atas petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Jakarta dan Medan.

Baca juga: Desak Judicial Review, Buruh Minta MK Soroti Lima Hal Ini Dalam Omnibus Law

Mereka diduga menjadi sosok yang menghasut sehingga demo penolakan UU Cipta Kerja berujung ricuh di kedua kota tersebut. (Antaranews)