1.023 Petugas KPPS Positif Covid-19, Ini Solusi KPU

Hal itu diungkap Riris dalam virtual talkshow Strategi Rumah Sakit Rujukan Tangani Peningkatan Angka Positif Covid-19 yang digelar BNPB secara virtual, Senin (7/12/2020).

"Pilkada mau tidak mau harus dilakukan."

"Yang harus dilakukan adalah agar panitia harus melakukan protokol kesehatan dengan baik."

Baca juga: Adik Prabowo Subianto: Kader Gerindra di Seluruh Indonesia, Saya akan Awasi Kalian Semua!

"Bagaimana kebutuhan masyarakat yang datang ke TPS bisa terlayani, tempat cuci tangan, masker, hand sanitizier," tuturnya.

Dalam hal ini, masyarakat juga diminta aktif untuk melindungi diri sendiri dan orang lain.

Misalnya, saat di area pencoblosan, masyarakat harus menjaga jarak.

Baca juga: Ini 14 Kecamatan yang Siap Dilepas Pemkab Bogor untuk Dukung Pembentukan Kabupaten Bogor Barat

"Harus jaga jarak."

"Arus pemilih itu juga diatur jangan sampai menimbulkan kerumunan, itu yang harus dicegah."

"Ini bukan berarti bisa menghilangkan penularan Covid sama sekali, tapi minimal dapat menurunkan risiko penularan," papar Riris.

KPU Siap

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, lebih banyak dampak buruk jika menunda penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020.

Sebab, penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember merupakan hasil penundaan dari rencana awal pada September, karena pandemi Covid-19.

Selain itu, tahapan penyelenggaraan pilkada juga sudah berjalan.

Baca juga: Anak Buahnya Ditangkap KPK, Menteri Sosial Juliari Batubara: Kami Masih Monitor

"Saya bilang karena ini sudah berjalan, jauh lebih banyak dampak buruknya kalau kita tunda lagi," kata Arief dalam webinar '9 Desember, Gunakan Hak Pilihmu', yang digelar KompasTV bersama KPU, Senin (7/12/2020).

Selain itu, Arief beralasan KPU telah mengeluarkan banyak energi, dan anggaran yang digelontorkan untuk mendukung penyelenggaraan pilkada di tengah pandemi Covid-19.