Breaking News:

Virus Corona

Sedang Trending, Yusril Luruskan yang Bisa Copot Kepala Daerah, Presiden tak Berhak Apalagi Mendagri

Mendagri Tito Karnavian trending menyusul keluarnya nstruksi Mendagri yang menyebut bisa copot kepala daerah, Yusril Ihza Mahendra meluruskan

warta kota
Mendagri Tito Karnavian di Kantor Wali Kota Depok. Tito kini dalam sorotan karena terbitkan instruksi Mendagri yang menyebut kepala daerah yang melanggar bisa dicopot 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Mendagri Tito Karnavian trending menyusul keluarnya nstruksi Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) No 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendelian Penyebaran Covid-19.

Dalam intruksi tersebut disebut-sebut kepala daerah bisa dicopot jika melakukan pelanggaran.

Namun berita instruksi mendagri bisa copot kepala daerah itulah yang menjadi sorotan tajam karena dianggap tidak pas.

Baca juga: YUSRIL Ihza Mahendra Ingatkan Tito Karnavian, Instruksi Mendagri Bukan Peraturan Perundang-undangan!

Baca juga: Mendagri Terbitkan Instruksi Penegakan Prokes Covid-19, Kepala Daerah Melanggar Bisa Diberhentikan

Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan Instruksi Mendagri tak bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah.

"Bahwa di dalam Instruksi Mendagri No 6 Tahun 2020 itu ada ancaman kepada Kepala Daerah yang tidak mau melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Penegakan Protokol Kesehatan, hal itu bisa saja terjadi," kata Yusril lewat pesan singkat, Kamis (19/11/2020).

Yusril Ihza Mahendra di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/7/2019).
Yusril Ihza Mahendra di Mapolda Metro Jaya, Rabu (10/7/2019). (Wartakotalive.com/Budi Sam Law Malau)

"Proses pelaksanaan pemberhentian Kepala Daerah itu tetap harus berdasarkan pada UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah," lanjut dia.

Ia menambahkan, berdasarkan UU Pemerintahan Daerah, pemilihan kepala daerah diserahkan secara langsung kepada rakyat melalui Pilkada yang dilaksanakan oleh KPU RI dan KPU di daerah.

Baca juga: Pembunuhan Kakak oleh Adik di Sawangan, Siapakah Korban Pembunuhan Kedua oleh Pelaku di Bogor?

KPU adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menetapkan pasangan calon sebagai pemenang dalam Pilkada.

Walau kadangkala KPU harus menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila penetapan pemenang yang sebelumnya telah dilakukan dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

Yusril mengatakan, pasangan manapun yang ditetapkan KPU sebagai pemenang, tidak dapat dipersoalkan, apalagi ditolak oleh Pemerintah.

Halaman
1234
Editor: Wito Karyono
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved