Breaking News:

Virus Corona

YUSRIL Ihza Mahendra Ingatkan Tito Karnavian, Instruksi Mendagri Bukan Peraturan Perundang-undangan!

Yusril Ihza Mahendra ingatkan Mendagri Tito Karnavian tak bisa pecat Gubernur Anies Baswedan. Ingat, Inmendagri bukan peraturan Perundang-undangan

Sriwijaya Post
Pakar Hukum Tata Negara Prof Yusril Ihza Mahendra ingatkan Mendagri Tito Karnavian tidak bisa memecat Gubernur Anies Baswedan hanya berlandaskan sebuah instruksi. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengingatkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian agar berhati-hati dalam membuat pernyataan.

Menurut Yusril Ihza Mahendra, Presiden Joko Widodo saja tidak bisa memecat kepala daerah, apalagi Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Kepala daerah adalah hasil pemilihan umum yang langsung dipilih oleh rakyat bukanlah pejabat yang diangkat oleh atasan, sehingga tidak bisa dengan mudah dicopot.

Meskipun UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mekanisme pemberhentian kepala daerah (gubernur, bupati, dan wali kota), bukan berarti Mendagri atau Presiden bisa melakukan dengan mudah. 

Baca juga: Yusril Ihza Mahendra Sebut Presiden dan Mendagri Tidak Berhak Copot Kepala Daerah, Harus dari Rakyat

Baca juga: Sedang Trending, Yusril Luruskan yang Bisa Copot Kepala Daerah, Presiden tak Berhak Apalagi Mendagri

"Presiden tidaklah berwenang mengambil inisiatif memberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. Mendagri juga tidak berwenang mengambil prakarsa memberhentikan Bupati dan Walikota beserta wakilnya," ujar Yusril Ihza Mahendra dalam sebuah jawaban yang dikirimkan ke redaksi Kompas.com.

Jawaban Yusril itu kemudian diunggah di abadikini.com dan kemudian dibagikan di akun twitter Yusril Ihza Mahendra.

Yusril Ihza Mahendra juga mengingatkan Mendagri Tito Karnavian bahwa saat ini instruksi menteri dalam negeri (Inmendagri)  --termasuk instruksi Mendagri No 6 tahun 2020-- tidak bisa dijadikan landasan hukum mencopot kepala daerah.

Jangankan instruksi mendagri, instruksi Presiden saja kini tak lagi menjadi salah satu bentuk peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Baca juga: Yusril Ungkap Presiden Tak Perlu Teken Ulang soal Salah Ketik UU Cipta Kerja, Ini Kata Balad Jokowi

Penelusuran Warta Kota, dalam Pasal 7 UU No 12 tahun 2011, hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas a) UUD 1945, b) Ketetapan MPR, c)  Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, d) Peraturan Pemerintah, e) Peraturan Presiden, f) Peraturan Daerah Provinsi, dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Yusril menyebut langkah menghilangkan segala instruksi mulai dari Presiden, menteri hingga pejabat di bawahnya tak masuk dalam peraturan perundang-undangan adalah untuk menghindari terjadinya keraguan seperti terjadi era Presiden Soeharto.      

Halaman
1234
Editor: Suprapto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved