Maruf Amin: Vaksinasi Covid-19 Tunggu Izin dari BPOM dan MUI

WARTAKOTALIVE, BEKASI - Wakil Presiden Maruf Amin bersama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Cikarang, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

Wapres menjelaskan, setelah melewati proses uji klinis, vaksin Covid-19 juga harus dapat izin dari BPOM dan MUI sebelum digunakan.

"Kemudian ada izin dari BPOM yang sifatnya itu bahwa vaksin itu aman, dan kedua juga punya khasiat, efektif, manjur gitu ya."

Baca juga: DAFTAR Terbaru 28 Zona Merah Covid-19 di Indonesia: Jawa Tengah Terbanyak, Jawa Barat Mengekor

"Kemanjuran juga sudah dipertanggungjawabkan," kata Maruf AMin.

Izin dari MUI juga sangat diperlukan.

"Dan nanti juga kebolehan dipakai itu kita harapkan segera keluar dari MUI."

Baca juga: Masuk Jalur Bus Transjakarta, Pengemudi BMW Tabrak Pejalan Kaki Hingga Tewas di Jalan Panjang

"Kebolehan bisa karena dia halal atau karena dasar kedaruratan."

"Yang penting MUI sebagai lembaga otoritas akan memberikan fatwanya tentang masalah ini," beber Maruf Amin.

Maruf Amin menegaskan, pemerintah melakukan persiapan cukup matang sebelum vaksinasi, seperti simulasi pemberian vaksin, sehingga saat vaksinasi tidak ada hambatan.

Baca juga: DAFTAR Terbaru 20 Zona Hijau Covid-19 di Indonesia: Kalimantan Utara Sumbang 2 Wilayah

Sementara, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menerangkan, simulasi vaksin harus dilakukan agar para petugas di lapangan mengetahui alur yang dikerjakan.

Sehingga, dapat diketahui kekurangan apa saja yang harus diperbaiki.

"Karena itulah pada siang ini, simulasi kita lakukan di berbagai tempat, salah satunya di Puskesmas Bekasi ini."

Baca juga: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor Tambah 54 Orang, Kecamatan Leuwisadeng Kembali ke Zona Merah

"Mudah-mudahan ini semua bisa menjadi cara kita supaya pelaksanaan vaksinasi berjalan dengan lancar," paparnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Maruf Amin mengunjungi Puskesmas Cikarang, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (19/11/2020).

Kunjungan Wapres ini untuk meninjau simulasi vaksinasi Covid-19, yang digelar di Puskesmas Cikarang tersebut.

Maruf Amin berkeliling melihat simulasi proses vaksinasi Covid-19, sambil mendengarkan paparan dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi Sri Enny.

Baca juga: Sepekan Terakhir Kasus Positif Covid-19 Naik 17,8 Persen, Jakarta Masuk 5 Besar Penambahan Terbanyak

Tahap demi tahap, Wapres mengamati dan memastikan standar operasional dan prosedur vaksinasi dijalankan dengan baik.

Mulai dari pendaftaran peserta, screening (pemeriksaan) kesehatan dasar peserta, penyuntikan vaksin, hingga observasi setelah vaksinasi.

Maruf Amin mengungkapkan, simulasi vaksinasi ini merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan vaksinasi secara keseluruhan, yang sudah direncanakan oleh pemerintah.

Baca juga: Ditanya DPR Kapan Vaksin Covid-19 Tersedia, Menkes Terawan: Wong Barangnya Belum Ada

"Jadi ada beberapa persiapan yang harus disiapkan agar vaksinasi berjalan dengan baik," kata Maruf Amin.

Selain proses vaksinasi, lanjut Maruf Amin, perlu dipersiapkan data-data siapa saja yang bakal diberikan vaksin terlebih dahulu.

Tak hanya itu, limbah bekas vaksin juga harus benar-benar dapat ditangani dengan baik.

Baca juga: Bamus Betawi: Tak Bisa Dibuktikan Setelah Acara Rizieq Shihab Banyak yang Meninggal karena Covid-19

"Bagaimana limbah vaksin yang banyak itu harus ditangani, itu bagian dari semua persiapan-persiapan, saya kira itu," tuturnya.

Hadir dalam kegiatan itu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, serta Bupati Bekasi Eka Supria Atmaja.

Sebelumnya, pemerintah menetapkan dua jenis vaksin Covid-19 yang akan disuntikkan kepada rakyat Indonesia.

Pertama, vaksin yang ditanggung pemerintah alias gratis, dan yang kedua vaksin mandiri yang harus dibayar oleh masyarakat yang mampu.

Baca juga: Tak Mau Seperti UU Cipta Kerja, Jokowi Minta Menterinya Jangan Buru-buru Bicarakan Vaksin Covid-19

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar vaksin yang sifatnya gratis diurus oleh Kementerian Kesehatan.

"Juga perlu saya ingatkan dalam pengadaan vaksin ini, mestinya sudah harus segera jelas."

"Kalau menurut saya, untuk vaksin yang gratis untuk rakyat, itu urusannya Menkes," kata Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

Baca juga: UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 19 Oktober 2020: Pasien Positif Tambah 3.373 Jadi 365.240 Orang

Sementara, vaksin yang sifatnya mandiri atau berbayar, menurut Presiden, diurus oleh Kementerian BUMN.

Tujuan pembagian tugas tersebut, kata Presiden, agar penanggung jawab vaksinasi jelas.

"Ini menjadi jelas, kalau tidak seperti ini nanti siapa yang tandatangani menjadi tidak jelas, siapa yang tanggung jawab," tuturnya.

Baca juga: Ada yang Buang Puntung Rokok, Bengkel di Duren Sawit Kebakaran, 15 Mobil dan 3 Motor Hangus

Presiden Jokowi juga meminta jajaran kabinetnya tak tergesa-gesa menyampaikan soal vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (19/10/2020).

"Vaksin ini saya minta jangan tergesa-gesa karena sangat kompleks, menyangkut nanti persepsi di masyarakat," kata Presiden.

Baca juga: Sebut Moeldoko Jenderal Bermental Komprador, Warga Koja Mengaku Ingin Memperbaiki Bangsa

Presiden meminta kementerian terkait untuk menyiapkan komunikasi publik mengenai vaksin dengan baik dan matang.

Mulai dari masalah halal dan haram, kualitas, distribusi, dan lainnya.

Meskipun, menurut Presiden, tidak semua hal harus disampaikan ke publik, seperti misalnya masalah harga.

Baca juga: Chat di Handphone Saksi Kasus Jaksa Pinangki Diduga Dihapus, Dirdik Jampidsus: Baru Dengar Saya

"Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak Undang-undang Cipta Kerja," ujarnya.

Menurut Presiden, titik kritis proses vaksinasi terdapat pada tahap implementasi.

Proses pemberian vaksin menurutnya tidaklah mudah, sehingga perlu adanya komunikasi publik yang baik kepada masyarakat.

Baca juga: Mahfud MD Sebut Situasi Keamanan Bakal Lebih Kondusif Meski Demonstrasi Tetap Ada

"Prosesnya seperti apa, siapa yang pertama disuntik terlebih dahulu, kenapa dia, harus dijelaskan betul kepada publik."

"Proses-proses komunikasi publik ini yang harus disiapkan, hati-hati disiapkan betul," paparnya.

Jokowi mengatakan, perlu persiapan matang dalam implementasi pemberian vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

Baca juga: Hari Ini Dibeberkan Mahfud MD ke Publik, Benny Mamoto Yakin Investigasi TGPF Intan Jaya Terpercaya

Ia meminta jajaran kabinetnya tidak menganggap enteng pelaksanaan vaksinasi.

"Ini perlu persiapan lapangan, perlu persiapan untuk implementasi, sehingga perlu juga yang berkaitan dengan training-training."

"Jangan menganggap enteng, ini bukan hal yang mudah," ucap Presiden.

Baca juga: Meski Sulit, Demokrat Mau Coba Langkah Legislative Review untuk Revisi UU Cipta Kerja

Misalnya, lanjut Presiden, pelatihan dalam membawa dan menaruh vaksin.

Menurutnya, proses tersebut tidak bisa dilakukan sembarangan, karena jumlahnya sangat besar.

Selain itu, vaksin memerlukan perlakuan yang spesifik.

Baca juga: Penularan Covid-19 di Kabupaten Bogor Melandai, 3 Kecamatan Kini Masuk Zona Hijau

"Tiap vaksin beda-beda, dari G42 beda, dari Sinovac beda lagi, nanti dari Astrazeneca beda lagi."

"Nyimpennya di cold storage-nya seperti apa, tidak boleh goncang apa boleh," beber Presiden.

Untuk proses penyiapan tersebut, Presiden meminta adanya pelibatan perwakilan lembaga kesehatan dunia (WHO) di Indonesia, untuk memberikan pelatihan.

Baca juga: Usai Kecelakaan, Hanafi Rais Kini Rajin Berzikir dan Baca Buku yang Mengetuk Pintu Langit

"Saya minta ini dilibatkan WHO, WHO Indonesia, agar mereka bisa memberikan training-training, sehingga standarnya menjadi jelas."

"Hati hati. Hati hati mengenai vaksin, bukan barang gampang ini."

"Titik kritis dari vaksinasi itu nanti di Implementasi."

Baca juga: Punya 6 Versi Naskah, Mahfud MD Bilang UU Cipta Kerja Cacat Formal Bila Diubah Setelah Disahkan DPR

"Jangan dianggap mudah implementasi. Tidak mudah," cetusnya.

Menurut Presiden, harus dirancang dan dijelaskan sedetail mungkin proses pemberian vaksin nantinya.

Mulai dari siapa yang akan disuntik untuk pertama kali, siapa yang mendapatkan vaksin gratis, dan siapa yang harus membayar vaksin.

Baca juga: Bantah Tak Mau Diajak Bahagia Seperti Kata Moeldoko, KSPI: Hak Buruh Sudah Hampir Pasti Tereduksi

"Hati-hati disiapkan betul. Siapa yang gratis, siapa yang mandiri, dijelasin betul, harus detail."

"Jangan sampai nanti dihantam oleh isu, dipelintir, kemudian kejadiannya bisa masyarakat demo-demo lagi, karena memang sekarang masyarakat pada posisi yang sulit," beber Presiden.

Presiden mengatakan setelah mempelajari proses pemberian vaksin, ia meyakini nantinya tidak akan berjalan mudah.

Baca juga: 8 Positif, Semua Polisi yang Kawal Unjuk Rasa Tolak UU Cipta Kerja Bakal Dites Covid-19

Oleh karena itu perlu persiapan yang matang terutama dalam komunikasi publik.

"Setelah saya pelajari, semakin hari semakin saya yakin tidak mudah," ucapnya. (*)