Breaking News:

Aksi 212

Mayoritas SKPD DKI Tak Setuju PA 212 Gelar Reuni di Monas, Keputusan Final di Tangan Anies Baswedan

Persaudaraan Alumni 212 menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggelar reuni di kawasan Monas.

Editor: Yaspen Martinus
Wartakotalive.com/Angga Bhagya Nugraha
Sejumlah peserta aksi Munajat dan Maulid Akbar atau Reuni Akbar 212 memenuhi lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Senin (2/12/2019). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Irfal Guci, Kepala Seksi Pelayanan Informasi Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, membenarkan pihak Persaudaraan Alumni 212 menyurati Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menggelar reuni di kawasan Monas.

Surat itu dikirim sejak September 2020.

"Mereka setahu saya sudah bersurat ke Gubernur pada awal September."

Baca juga: Moeldoko: Apa yang Mau Direkonsiliasikan dengan Rizieq Shihab?

"Dan Gubernur memerintahkan ke Kesbangpol (membahas), karena Kesbangpol yang lebih mendalami," ucap Irfal kepada wartawan, Jumat (13/11/2020).

Pihak Kesbangpol DKI disebut sudah melangsungkan rapat pembahasan itu pada Rabu (11/11/2020) lalu.

Hasilnya, nyaris semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI melontarkan keberatan.

Baca juga: Minta Kerumunan Seperti Penjemputan Rizieq Shihab Tak Terulang Lagi, Satgas Covid-19: Jangan Egois

Alasannya, pandemi Covid-19 masih melanda ibu kota.

Selain itu, jika gelaran reuni yang diikuti PA 212 dan ormas lain termasuk FPI dibolehkan, maka para SKPD DKI khawatir ada kecemburuan dari ormas lainnya.

Sehingga, mereka akan menuduh Pemprov DKI bersikap tidak adil, lantaran cuma mengizinkan Monas bisa dipakai gelaran reuni untuk PA 212 saja.

Baca juga: 300 Hari Harun Masiku Ditelan Bumi, ICW: KPK Jadi Lembaga yang Tak Lagi Disegani Pelaku Kejahatan

"Kesbangpol sendiri sudah rapat Hari Rabu."

"Saya enggak hadir, yang hadir kepala UPT Monas."

"Pada dasarnya semua SKPD keberatan, karena kalau suasana Covid-19 seperti ini, kalau satu boleh, nanti semua pasti minta dibolehkan."

Baca juga: Minta Rizieq Shihab Isolasi Mandiri 14 Hari, Muhadjir Effendy: Panutan Harusnya Jadi Contoh

"Kalau yang lain tidak dibolehkan, nanti bakal nanya kenapa itu boleh?"

"Hampir semua yang diundang (rapat) menyatakan keberatan," tuturnya.

Namun, lanjut Irfal, hasil dari semua pembahasan itu berbentuk rekomendasi.

Baca juga: Persiapan Vaksinasi Covid-19, Pemkab Bekasi Latih 50 Tenaga Kesehatan Sebagai Vaksinator

Gubernur DKI Anies Baswedan yang nantinya memutuskan apakah melarang Monas dijadikan tempat reuni sesuai mayoritas suara SKPD.

Atau, justru mengambil keputusan sendiri dan menyetujui PA 212 menggelar reuni di dalam kawasan Monas.

"Tetapi, keputusan akhir di Pak Gubernur, rekomendasi yang kami kasih ke Pak Gubernur."

Baca juga: Berkas Perkara Aktivis KAMI Dilimpahkan ke Kejaksaan, Termasuk Pemilik Akun Twitter Podoradong

"Terserah Pak Gubernur memperbolehkan atau tidak."

"Kalau boleh kita siap, kalau enggak boleh lebih bagus lagi," papar Irfal.

Sebelumnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta dikabarkan menggelar rapat koordinasi dengan kepolisian dan SKPD lainnya, Rabu (11/11/2020) pagi.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Kabupaten Bogor Naik Lagi, 45 Warga Jadi Pasien Baru, Ada Bayi Umur 6 Bulan

Kabar rapat ini dilakukan sehari setelah pertemuan Gubernur Anies Baswedan dengan Rizieq Shihab pada Selasa (10/10/2020) malam.

Tema yang dibahas adalah mengenai permohonan izin tempat kegiatan reuani akbar alumni 212 di Kawasan Monumen Nasional (Monas), Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Saat dikonfirmasi, Kepala Kesbangpol DKI Jakarta Taufan Akbar mengakui adanya agenda rapat tersebut.

Baca juga: Viral Pria Beratribut Ojol Curi Pakaian Dalam Wanita, Polsek Cikarang Belum Terima Laporan Warga

Namun dia membantah tema yang dibahas adalah mengenai kegiatan reuni akbar alumni 212.

“Soal rapat yang dibahas, ya itu banyak."

"Semuanya dibahas, seperti kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat), kan sekarang yang jambret (pesepeda) banyak,” kata Taufan saat ditemui di kantornya, Rabu (11/11/2020).

Baca juga: Hasil Penelitian UGM: Aplikasi Teman Diabetes Bantu Pengelolaan Mandiri Pasien Diabetes

Taufan mengatakan, sejauh ini belum ada dokumen permohonan yang masuk ke lembaganya mengenai kegiatan reuni akbar alumni 212.

Setiap ada pihak yang ingin mengadakan acara, wajib mengajukan surat permohonan izin tempat dahulu kepada UPK Monas Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

“Dari UPK Monas nanti suratnya ke kami atau dari Monas kepada Gubernur, lalu beliau memberikan disposisi ke kami."

Baca juga: Cek Rekening! Subsidi Gaji Batch II Termin Kedua Cair Hari Ini

"Nanti Monas minta pandangan kami, analisa perkiraan keadaan,” ucap Taufan.

Kata dia, agenda reuni akbar alumni 212 juga belum dimasukkan ke dalam agenda besar yang ada.

Soalnya, mereka berencana menggelar acara pada Desember 2020 mendatang.

Baca juga: Moeldoko Bilang Cuma Ada 3 Pejabat yang Mewakili Istana, Lalu Peran Jubir Presiden Apa?

“Nanti kan barengan sama Natal dan Tahun Baru, untuk pembahasannya dilakukan secepatnya,” jelasnya.

Sebelumnya, beredar sebuah surat yang menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelar rapat permohonan izin Reuni Akbar 212 di kawasan Monas, Jakarta Pusat.

Rapat itu disebutkan bakal digelar di Gedung Blok H, Balai Kota DKI Jakarta.

Baca juga: Pemerintah Cuma Gratiskan Vaksin Covid-19 untuk 60 Juta Orang, Sisanya Bayar Sendiri

Dalam foto yang beredar, surat itu ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) DKI Jakarta Taufan Bakri.

Surat tersebut berisikan agenda rapat yang digelar di ruang rapat badan kesatuan bangsa dan politik Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2020) pukul 09.30 WIB.

Rapat tersebut untuk menindaklanjuti disposisi Gubernur DKI Jakarta pada surat Dewan Tahfidzi Nasional Persaudaraan Alumni 212 Nomor 003/DTN PA-212/SPIT/IX/2020. (Danang Triatmojo)

Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved