Virus Corona

Pemerintah Diminta Ubah Paradigma, Bukan Mengakhiri tapi Kendalikan Pandemi Covid-19

Pandu Riono menyarankan pemerintah untuk memperkuat surveilans, tes, dan pelacakan, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Kompas TV
Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono dalam kanal YouTube Kompas TV, Kamis (28/5/2020). 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menyarankan pemerintah untuk memperkuat surveilans, tes, dan pelacakan, untuk mengendalikan penyebaran Covid-19.

Selain ketiga langkah tersebut, Pandu meminta pemerintah menggencarkan gerakan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, Menjaga Jarak).

"Surveilansnya sudah ada, tinggal diperkuat, testingnya tinggal diperkuat, pelacakannya diperkuat."

Baca juga: Begini Tahapan Vaksinasi di Kota Depok, Ridwan Kamil Ajukan 300 Ribu Paket Vaksin Covid-19

"Dan 3M ini betul-betul harus," ucap Pandu dalam webinar Proyeksi Kasus Covid-19 dan Evaluasi PSBB yang disiarkan channel YouTube KGM Bappenas, Jumat (23/10/2020).

Pandu mengatakan, saat ini pemerintah sudah tidak perlu mengetatkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Bahkan, pemerintah dapat melakukan pelonggaran PSBB secara perlahan.

Baca juga: Tebal Naskah UU Cipta Kerja Berubah Lagi Jadi 1.187 Halaman, Mensesneg Pastikan Substansinya Sama

Menurut Pandu, hal ini bisa diterapkan selama pemerintah memperkuat sistem surveilans, tes, pelacakan, dan gerakan 3M.

"Jadi sebenarnya PSBB sekarang tidak perlu diketatkan lagi, sekarang udah mulai dilonggarkan pelan-pelan, tapi harus pelan pelan," tutur Pandu.

Pandu mengatakan, pemerintah bisa mencabut status kedaruratan kesehatan masyarakat.

Baca juga: BREAKING NEWS: Kebakaran Rumah di Legok Tangerang, 5 Orang Meninggal Dunia

Pemerintah dapat membuat perencanaan untuk menjalankan pembangunan di tengah pandemi.

"Kemudian pemerintah mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat."

"Dengan mencabut, jadi perencanaan atau pembangunan kita sesuai dengan rencana awal atau kita membuat rencana baru," ulas Pandu.

Baca juga: Bakal Diperiksa Polisi Soal Mendukung Aksi Mogok Nasional, Ahmad Yani Bilang Itu Pernyataan KAMI

Menurutnya, pemerintah harus mengubah paradigma dari bertujuan untuk mengakhiri pandemi, menjadi mengendalikan.

"Yang penting adalah bukan mengakhiri, tapi mengendalikan, mengontrol."

"Sampai dia tidak menjadi problem ya seperti penyakit lainnya," beber Pandu.

PSBB Tidak Matikan Perekonomian

Pandu Riono menilai terdapat kesalahpahaman pandangan yang menyebut Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mematikan perekonomian.

Pandu mengatakan selama ini yang melemahkan perekonomian adalah pandemi Covid-19 yang belum dapat dikendalikan.

"Ada kesalahpahaman bahwa PSBB yang melemahkan ekonomi."

Baca juga: ICW Bilang KPK Bukan Tak Mampu Meringkus Harun Masiku, tapi Memang Tidak Mau

"Yang melumpuhkan ekonomi adalah pandeminya yang belum terkendali," jelas Pandu.

Menurut Pandu, jika pandeminya terkendali, maka pemulihan ekonomi akan lancar.

Dirinya mengungkapkan saat ini roda perekonomian belum berjalan, karena masyarakat kelas menengah belum mau membelanjakan uangnya.

Baca juga: Pasien Covid-19 di Kabupaten Bogor Tambah 34 Orang per 22 Oktober 2020, Jasinga Jadi Zona Oranye

"Karena sebagian penduduk yang kelas menengah itu masih belum mau spending dari uang yang mereka miliki."

"Jadi ekonomi enggak bisa bergerak, spending masyarakatnya masih rendah," tutur Pandu.

Sehingga, Pandu menilai pandangan yang menyatakan PSBB melemahkan roda perekonomian, tidak tepat.

Baca juga: Ini Identitas 5 Korban Tewas Akibat Kebakaran Rumah di Tangerang, Suami Istri dan Tiga Anak

Pandu mengatakan, PSBB sedianya adalah solusi jangka pendek untuk menekan angka penularan Covid-19.

"Janganlah PSBB itu dianggap yang mematikan ekonomi, itu kan solusi jangka pendek untuk menurunkan kasus," cetus Pandu.

Pengetesan di Jakarta Lebih Tinggi Dibanding Nasional

Pandu Riono menilai angka pengetesan Covid-19 di DKI Jakarta sudah cukup baik.

Pandu mengungkapkan, angka pengetesan Covid-19 di Jakarta mencapai tiga kali lebih banyak dibanding angka nasional.

"Angka tesnya bagus, sudah mencapai kapasitas yang tiga kali lebih tinggi daripada angka nasional."

Baca juga: Wasekjen KSPSI Ajak Buruh Ikut Bahas RPP UU Cipta Kerja Ketimbang Terus Demonstrasi Tanpa Ujung

"Jadi sebagian besar testing di Indonesia itu disumbang oleh testing yang di wilayah DKI," ungkap Pandu.

Menurut Pandu, daerah lain dapat mengikuti langkah DKI Jakarta yang melakukan tes Covid-19 secara massal.

Pandu menilai peningkatan kapasitas pengetesan sangat dibutuhkan untuk mengetahui jumlah masyarakat yang sebenarnya tertular.

Baca juga: Jalani Sidang PK, Fredrich Yunadi Bakal Bawa Bukti Baru dan Hadirkan Dua Saksi Ahli

Sehingga, dapat dilakukan langkah penyembuhan dan menghentikan rantai penularan.

"Ini menjadi tantangan kita bahwa kita harus juga memperluas kapasitas testing di wilayah lainnya."

"Supaya kita bisa memotret sebenarnya banyak orang yang memang sudah positif," cetus Pandu.

Baca juga: Tak Dapat Surat Panggilan dari Bareskrim, Ahmad Yani: Mau Datang Sebagai Apa?

Sedangkan untuk positivity rate, DKI Jakarta cenderung fluktuatif.

Positivity rate adalah perbandingan antara jumlah kasus positif Covid-19 dengan jumlah tes yang dilakukan.

Pandu mengungkapkan, dalam beberapa pekan terakhir, positivity rate di Jakarta naik turun dan terakhir berada pada angka 17 persen.

Baca juga: Manfaatkan Momen Demonstrasi, Tiga Kurir Berusaha Edarkan Ribuan Pil Ekstasi dan 3 Kilogram Sabu

"Kalau kita lihat positivity rate-nya, jadi ternyata beberapa minggu terakhir ini sudah mulai menurun, dan kemudian meningkat lagi, dan terakhir sekitar 17 persen," papar Pandu.

Dirinya menilai naik turunnya angka positivity rate terjadi karena mobilitas penduduk yang keluar masuk wilayah Jakarta.

"Mobilitas penduduk dari berbagai provinsi di Indonesia akan masuk ke DKI Jakarta, dan juga masalah lain yang sulit sekali dikendalikan," terang Pandu.

Baca juga: Peringatan Dini Cuaca Jabodetabek 23 Oktober 2020: Pulogadung Hingga Cikupa Berpotensi Hujan Deras

Berdasarkan data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, terjadi penambahan 952 kasus konfirmasi positif Covid-19 per Jumat (23/10/2020).

Pemprov DKI Jakarta telah melakukan tes PCR terhadap 10.590 spesimen dengan jumlah yang dites 8.472 orang. Hasilnya, 852 orang positif dan 7.620 negatif.

Total penambahan kasus positif sebanyak 952 kasus, ditambah akumulasi data sebanyak 100 kasus dari tanggal 21 Oktober yang baru dilaporkan. (Fahdi Fahlevi)

Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved