Minta Tiang Monorel Dibongkar tapi Biayanya Jangan dari Pemprov, DPRD DKI: Enggak Enak Dilihat

“Pada waktu Fauzi Bowo dulu minta BPKP untuk menilai, kemudian rekomendasinya kurang lebih Rp 204 miliar."

"Namun sampai sekarang belum kami selesaikan, insyallah kita carikan solusi yang terbaik,” ucapnya.

Bekas pembangunan proyek monorel menyisakan tiang-tiang pancang di kawasan Kuningan hingga Senayan DKI Jakarta.

Baca juga: Disiplin Pakai Masker Bisa Turunkan Kasus Covid-19 Secara Drastis dalam Tiga Minggu

Permasalahan utama tiang yang dibiarkan berkarat itu, disebut karena adanya polemik utang piutang ratusan miliar antara PT Adhi Karya (Persero) Tbk dengan PT Jakarta Monorail.

Selain utang ratusan miliar, persoalan biaya bongkar dan pemanfaatannya juga bikin pusing.

Pengamat Tata Kota Nirwono Joga menerangkan, masalah tiang monorel ini sejatinya sudah pernah dibahas sejak lama.

Baca juga: Buruh Bakal Gelar Demonstrasi Akbar Lagi pada 1 November, Sekaligus Gugat UU Cipta Kerja ke MK

"Tiang peninggalan Bang Yos ini, di era Bang Foke dan Pak Ahok sudah dibahas."

"Di mana Adhi Karya yang membangun tiang-tiang tersebut pernah berencana membongkar," ucap Nirwono kepada Tribunnews, Jumat (23/10/2020).

"Tetapi biaya untuk membongkar tiang pancang tersebut terlalu mahal, dan besi-besi bekas bongkarannya juga kurang bernilai ekonomi."

Baca juga: Halaman UU Cipta Kerja Berubah Lagi, Presiden KSPI: DPR Memalukan! Seperti Sinetron Kejar Tayang

"Ssehingga tidak menutup biaya pembongkaran akhirnya mundur," ungkapnya.

Menurutnya, Adhi Karya yang juga ditunjuk membangun proyek LRT, lebih memilih membangun tiang-tiang baru, karena jenis kereta ringannya juga berbeda dari rencana awal.

"Kalau Pemprov yang membongkar juga mahal biaya dan tidak ada untungnya," ucap Nirwono. (Danang Triatmojo)