Uang Kunci Menangkan Pilkada, Ketua KPK Bilang Calon Kepala Daerah Minimal Harus Bermodal Rp 65 M

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Biaya menjadi kepala daerah tidak lah murah.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengungkapkan, setidaknya calon wali kota/bupati harus mengantongi minimal Rp 65 miliar.

"Jadi ini wawancara indepth interview, ada yang ngomong Rp 5 miliar sampai Rp 10 miliar."

Baca juga: Pekan Ini Polisi Bakal Tetapkan Tersangka Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Mengaku Tak Ada Kendala

"Tetapi ada juga yang ngomong kalau mau ideal menang di pilkada itu, bupati/wali kota setidaknya punya uang Rp 65 miliar," ungkap Firli dalam Webinar Nasional Pilkada Berintegritas 2020, yang ditayangkan saluran Youtube KPK, Selasa (20/10/2020).

Menurut penuturan si calon kepala daerah yang diwawancarai Firli, ia hanya memiliki duit Rp18 miliar.

"Uang memang masih menjadi kunci untuk memenangkan pertarungan dalam pilkada," kata Firli.

Baca juga: Mahfud MD Minta Demonstran Waspadai Penyusup Cari Martir, Polisi Dilarang Bawa Peluru Tajam

Firli menuturkan, politik uang yang sangat besar ini yang menjadi beban bagi para kepala daerah terpilih, lantaran harus mengembalikan uang yang selama masa kampanye dia keluarkan.

Menurutnya, hal ini yang masih menjadi pekerjaan rumah, tak hanya bagi KPK, namun bagi semua masyarakat.

"Ini PR kita bersama. Dari mana uangnya? Uangnya dibiayai oleh pihak ketiga."

Baca juga: Berdagang Mi Ayam Dini Hari di Masa Pandemi, Omzet Penjualan Bejo Kini Kembali Normal

"Dan hasil penelitian kita 82,3 persen, biaya itu dibantu oleh pihak ketiga."

"2017, 82,6 persen dibantu oleh pihak ketiga."

"2018, 70,3 persen dibantu oleh pihak ketiga," beber Firli.

Baca juga: Polisi Ciduk 3 ABG yang Provokasi Pelajar Bikin Kerusuhan di Jakarta, Juga Ajak Bikin Chaos Hari Ini

Firli mengungkapkan, berdasarkan penelitian, pihak ketiga mau membantu lantaran dijanjikan sesuatu oleh para calon kepala daerah jika nantinya terpilih.

Kebanyakan janjinya dengan memudahkan pihak ketiga mendapatkan proyek dalam pemerintahan di daerah tersebut.