Prabowo Subianto Ulang Tahun ke-69 Masih Kunjungan di Amerika, Dapat Doa dari Sahabat

Prabowo juga memiliki sikap rela berkorban yang terpatri dengan jelas dari seorang prajurit tempur yang cerdas dan berani.

Larangan dicabut

Selama dua dekade Letjen (Purn) Prabowo Subianto tidak diizinkan berkunjung ke Amerika Serikat karena dituduh melanggar hak asasi manusia.

Prabowo, yang pernah menjadi menantu diktator Presiden Soeharto dan Danjen Kopassus, disalahkan atas kekejaman yang dilakukan oleh pasukan khusus yang dipimpinnya.

Di bawah Presiden Bill Clinton, George W Bush, dan Barack Obama, Prabowo Subianto dilarang mengunjungi Amerika Serikat.

Tapi sekarang, Prabowo adalah menteri pertahanan Indonesia dan larangan itu telah dicabut.

Demikian ditulis The New York Times kemarin.

Baca juga: Prabowo Subianto Sebut Demo Anarkis Tolak UU Cipta Kerja Dibiayai Asing: Ada Dalangnya, Anasir Ini

Baca juga: Diundang ke AS, Pemerintah Diminta Berikan Jaminan Agar Prabowo Subianto Tak Diseret ke Pengadilan

Atas undangan Menteri Pertahanan AS Mark T.Esper, Prabowo akan tiba di Washington minggu ini dan diharapkan bertemu dengan pejabat tinggi di Pentagon pada hari Kamis besok.

Bagi Prabowo, yang akan berusia 69 tahun pada hari Sabtu dalam perjalanannya, kunjungan tersebut adalah puncak dari pencarian selama bertahun-tahun untuk mendapatkan kehormatan.

Bagi Washington, ini menyoroti pentingnya Indonesia, sekutu AS yang berpotensi penting melawan China, dan selanjutnya menandakan degradasi hak asasi manusia ke masalah diplomatik kecil.

“Larangan yang diterapkan Menteri Prabowo telah dicabut, dan dia akan mengunjungi AS untuk membahas kerja sama,” kata Irawan Ronodipuro, juru bicara Prabowo dan partai politiknya, Partai Gerindra.

AI Minta Trump Batalkan Kunjungan Prabowo

Amnesty International (AI) dan enam kelompok hak asasi manusia lainnya meminta pemerintahan Presiden Donald Trump untuk membatalkan kunjungan tersebut.

Alasannya, kunjungan Prabowo itu dapat melanggar aturan Amerika Serikat sendiri tentang masuknya orang-orang yang dituduh melakukan pelanggaran hak asasi manusia.

Selain itu juga akan merusak upaya di Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban para pelaku pelanggaran.