Pilkada Serentak 2020

Mahfud MD: Biaya Pilkada Mahal karena Ada Percukongan, 82 Persen Disponsori

Sehingga, banyak para calon yang berusaha mengembalikan biaya itu dengan menghalalkan segala cara.

Editor: Yaspen Martinus
TRIBUNNEWS/HERUDIN
Menko Polhukam Mahfud MD 

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyinggung mahalnya biaya ongkos yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon yang ingin maju dalam pemilihan kepala daerah (pilkada).

Sehingga, banyak para calon yang berusaha mengembalikan biaya itu dengan menghalalkan segala cara.

Salah satunya, dengan keterlibatan cukong dalam pesta demokrasi itu.

Baca juga: Dalam Waktu Dekat Bareskrim Bakal Tetapkan Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung

Hal itu diungkapkan Mahfud MD dalam webinar evaluasi 15 tahun pelaksanaan Pilkada: Capaian dan Tanggapan, yang disiarkan kanal YouTube CSIS Indonesia, Rabu (14/10/2020).

"Karena biaya pilkada itu mahal, ada percukongan."

"Kemarin saya keliru ngutip 92 persen, yang benar itu 82 persen menurut data KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pemilihan kepala daerah itu disponsori orang lain."

Baca juga: Ini Alasan Ada Anggota DPR Tak Dapat Naskah RUU Cipta Kerja Saat Rapat Paripurna Pengesahan

"Sponsor itu ya cukong kan?"

"Karena artinya cukong itu orang yang membiayai kegiatan orang lain karena punya modal."

"Dan di situ kemudian terjadi jual beli kebijakan."

Baca juga: Jamin Keamanan Pengunjung, Dewan Pariwisata Hong Kong Luncurkan Standarisasi Protokol Kesehatan

"Saya dukung Anda, tapi besok saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu," tambahnya.

Mahfud MD juga mengungkapkan sejumlah kecurangan penyalahgunaan yang ditemukan. Yakni, dana pemerintah yang digunakan untuk kebutuhan pilkada.

"Bansos misalnya. Ditumpuk sekian nanti pas menjelang hari pilkada dibagi dengan gambar calon tertentu yang kebetulan petahana," beber Mahfud MD.

Baca juga: Demonstran Gaungkan Mosi Tidak Percaya, Politikus PDIP: Tak Mudah Menurunkan Presiden Pilihan Rakyat

"Kemudian terjadi pengadangan terhadap pemilih, teror terhadap pemilih, tadi saya sebut money politic, dropping orang dari daerah-daerah lain dan sering bawa kartu dan itu sudah main juga dengan TPS-nya."

"Itu yang dulu saya adili ketika menjadi ketua MK," jelasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved