Omnibus Law

Ini Daftar Gubernur dan Tokoh yang Usulkan UU Cipta Kerja Dicabut, Fadli Zon hingga Anies Baswedan

Tak hanya para gubernur, beberapa tokoh juga dengan lantang menolak UU Cipta Kerja tersebut dan memintanya agar dicabut.

Editor: Mohamad Yusuf
tribunnews.com
Pendemo tampak melempar sepeda ke arah halte transjakarta yang terbakar saat demo UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/9/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja yang terjadi pada Kamis (8/10/2020) berlangsung ricuh.

Beberapa wilayah terjadi perusakan fasilitas umum hingga terjadi korban luka di pihak pendemo maupun kepolisian.

Namun, di tengah-tengah aksi demo itu, beberapa Gubernur turun langsung menemui para pengunjuk rasa.

Mereka menjanjikan akan meneruskan aspirasinya ke Presiden Joko Widodo.

 Usai Aksi Demo Kemarin, ini Daftar Pintu Masuk Stasiun MRT Jakarta yang Buka, Jumat, 9 Oktober 2020

 Beredar Video Soeharto Temui Demonstran saat Unjuk Rasa 1967, Netizen Bandingkan dengan Jokowi

Tak hanya para gubernur, beberapa tokoh juga dengan lantang menolak UU Cipta Kerja tersebut dan memintanya agar dicabut.

Berikut daftar gubernur hingga tokoh yang meminta agar UU Cipta Kerja itu dicabut, dilansir dari Tribunnews:

1. Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji

Lewat akun Facebook pribadi, sang gubernur berharap tidak ada lagi demonstrasi di Kalbar terkait UU Cipta Kerja.

Sutarmidji pun memohon kepada Presiden Jokowi untuk secepatnya mengeluarkan perpu yang menyatakan mencabut Omnibus Law Cipta Kerja demi terhindarnya pertentangan di masyarakat yang tidak mustahil semakin meluas.

"Undang Undang yang baik harusnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Saya sudah serap semua aspirasi pekerja, mahasiswa, masyarakat, dan lain-lain, besok (Jumat) saya sampaikan ke pemerintah pusat. Mari kita jaga iklim kondusif di Kalbar," kata Sutarmidji.

2. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sempat menemui perwakilan buruh yang berdemo di tengah hujan di halaman Gedung Sate, Kamis (8/10/2020).

Sebagai tindak lanjutnya, Ridwan Kamil akan mengirimkan surat yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR.

Dikutip dari Kompas.com, surat itu dikirimkan untuk mewakili suara para buruh.

"Rekomendasi dari perwakilan buruh agar pemerintah provinsi mengirimkan surat kepada DPR dan Presiden," tutur Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil.

Dalam surat tersebut, Emil mengungkapkan penolakan para buruh terhadap omnibus law UU Cipta Kerja.

 Anggota Keluarga yang Diamankan Polisi saat Demo Tolak UU Omnibus Law, Membludak di Polda Metro Jaya

 Kecam Perusakan Halte, Transjakarta Mengaku Kerugian Mencapai Rp 45 miliar

Halaman
1234
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved