Banjir Jakarta
Anies Baswedan Keluarkan Instruksi Gubernur untuk Percepat Peningkatan Sistem Pegendalian Banjir
Gubernur DKI Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
lihat foto
Hingga kini, Ida belum mengetahui secara pasti kegiatan anggaran pengendalian banjir yang dipangkas Pemprov DKI Jakarta.
Namun berdasarkan informasi yang dia terima, anggaran dipangkas untuk membantu penanganan Covid-19.
“Terkait anggaran, sampai sekarang belum masuk ke kami apa saja yang dipotong, tapi katanya memang di internal pemda untuk tidak dilaksanakan. Jadi kami belum tahu apa saja yang tidak dikerjakan atau dipotong,” ungkapnya.
• Diduga Cemburu Sama Keponakan, Suami Bacok Istri dengan Golok Hingga Salah Satu Jarinya Putus.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, refucosing anggaran membuat sejumlah proyek pembangunan tertunda.
Awalnya Dinas SDA DKI telah mendapatkan kucuran sekitar Rp 2 triliun lebih, namun dengan adanya refocusing anggaran Covid-19, alokasi dana yang diterima dinasnya berkurang 50 persen.
“Itu turun menjadi sekitar Rp 1,2 triliunan, kemudian dana itu ada di dinas dan sudin-sudin di wilayah DKI Jakarta,” jelas Juaini.
• Doni Monardo Bilang Masyarakat yang Tak Keluar Rumah Tetap Bisa Terpapar Covid-19 Gara-gara Hal Ini
Meski sejumlah pembangunan sempat tertunda, namun Juaini memastikan Pemprov DKI Jakarta tetap akan mengerjakan proyeknya.
Sebab Pemprov DKI Jakarta telah mendapat pinjaman dana dari pemerintah pusat melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp 12,5 triliun.
Untuk Dinas SDA DKI Jakarta mendapatkan suntikan dana sekitar Rp 5,2 triliun. Tercatat ada tujuh proyek yang akan dikerjakan dinasnya selama tiga tahun dari dana pinjaman itu.
• Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Online
Di antaranya pembangunan polder pengendalian banjir; revitalisasi pompa pengendali banjir; pembangunan waduk pengendali banjir.
Selain itu, peningkatan kapasitas sungai dan drainase kali kewenangan kementerian; pembangunan vertikal drainase; sistem informasi penunjang banjir; serta pembangunan tanggul laut NCICD.
Selanjutnya, proyek pengerukan lumpur juga terus berjalan.
Bahkan refocusing itu tidak mempengaruhi mata anggaran untuk pengerukan lumpur karena masuk dalam biaya pemeliharaan.
• Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Si Ondel, Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa Online
Kata dia, pemeliharaan saluran mikro, makro, penghubung, kali dan sungai tidak boleh berhenti. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi ancaman genangan dan banjir yang biasa terjadi di Ibu Kota saat musim hujan turun.
“Meskipun terkena refocusing dari anggaran yang ada, tapi pengerukan tetap jalan terus. Tidak ada masalah, karena pemeliharaan tidak boleh berhenti,” ujar Juaini. (faf)
