Buronan Kejaksaan Agung
Update Kasus Djoko Tjandra: JPU Serahkan Berkas Kasus korupsi-TPPU Pinangki ke Pengadilan Tipikor
Tim JPU Kejaksaan Negeri Jakpua melimpahkan berkas perkara pidana korupsi dan pidana pencucian uang Pinangki ke Pengadilan Tipikor untuk disidangkan.
lihat foto
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Kasus buronan Kejaksaan Agung Djoko Tjandra yang menyeret jaksa Pinangki Sirna Malasari mendapat sorotan luas dari masyarakat, memasuki babak baru.
Hari-hari jaksa Pinangki Sirna Malasari ke depan adalah menghadapi persidangan di pengadilan, karena berkas perkara pidana korupsi dan pidana pencucian uang kasusnya telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2020).
Tim jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat melimpahkan berkas perkara pidana korupsi dan pidana pencucian uang dengan terdakwa Pinangki Sirna Malasari ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (17/9/2020), untuk segera disidangkan.
Video: Kebakaran Gedung Kejagung, Polda Metro Jaya Bentuk Tim Labfor dan Inafis
"PSM (Pinangki Sirna Malasari) diajukan sebagai terdakwa ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dakwaan kumulatif yaitu tindak pidana korupsi dan dakwaan tindak pidana pencucian uang," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Hari Setiyono di Jakarta, Kamis.
Hari menegaskan pelimpahan berkas perkara tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan tentang pencegahan penularan Covid-19.
• Hukuman Mati Ancam Pelaku Pembunuhan dan Pemutilasi di Apartemen Kalibata City
• Ahok Ingin Proyek Kilang Minyak Diaudit, Begini Komentar Pertamina soal Kilang dan Utang
Dia merinci pasal-pasal yang didakwakan kepada Jaksa Pinangki adalah sebagai berikut:
- Primair: Pasal 5 ayat 2 jo. Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Subsidair: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
