Berita Nasional
Ahok Usul Dibubarkan Saja, Ini Respon Kementerian BUMN soal Pertamina
Kementerian BUMN merespon kritikan Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama terkait buruknya sistem gaji hingga persoalan bisnis di perseroan.
WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok alias BTP itu mengusulkan Kementerian BUMN dibubarkan saja.
Pasalnya, kata BTP, banyak tata kelola perusahaan negara selama ini berjalan tidak efisien.
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merespon kritikan Komisaris Utama PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terkait buruknya sistem gaji hingga persoalan bisnis di perseroan.
"Menjawab mengenai pernyataan Ahok sebagai Komisaris Utama, tentunya itu urusan internalnya Pertamina," ujar Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga di Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Ia menambahkan, pihaknya memberikan ruang bagi komisaris dan direksi Pertamina untuk melakukan komunikasi dengan baik.
• Sekda DKI Meninggal karena Covid-19, Ini Profil dan Sederet Jabatan yang Pernah Disandangnya
• Penusuk Ulama Syekh Ali Jaber Dikabarkan Idap Gangguan Jiwa, Ini Kata Pakar Psikologi Forensik
• Syekh Ali Jaber Jadi Korban Penusukan, Fraksi PKS DPR Ingatkan Urgensi RUU Perlindungan Tokoh agama
"Jadi kita tetap meminta mereka komunikasi dengan baik, antara komisaris dan direksi," ucapnya.
Arya juga menjawab soal jabatan komisaris dan direksi yang disebut merupakan titipan dari kementerian-kementerian.
"Kemudian juga soal komisaris di BUMN, ya semua berasal dari kementerian BUMN, termasuk Pak Ahok juga dari kita kan dari kementerian BUMN. Sementara yang lain kan memang dari kita semua. Namanya juga BUMN penugasannya dari Kementerian BUMN," ucapnya.
Mengenai kritikan Ahok terhadap Perum Peruri terkait proyek digitalisasi, Arya menilai hal tersebut merupakan bagian dari bussiness to bussiness (B to B).
• Syekh Ali Jaber Jadi Korban Penusukan di Lampung, Ini Kata Menteri Agama Fachrul Razi
"Kalau gak layak ditawar, kalau gak layak dibeli ya B2B, itu urusan mereka. Apalagi ini kan sama-sama BUMN, bagi kami kementrian itu kantong kiri, kantong kanan. Silahkan saja mereka bernegosiasi sebagai sesama perusahaan dan B2B," katanya.
Arya meminta Pertamina dan Peruri menyelesaikan persoalan ini secara profesional.
"Kalau B2B Peruri memang punya ruang berbisnis dengan Pertamina ya itu mereka kordinasi saja," ucapnya.
Sebelumnya, dalam sebuah video yang diunggah di kanal media sosial, Ahok mengungkapkan bahwa internal korporasi Pertamina perlu melakukan efisiensi, terkait gaji pegawai hingga level direksi.