Kompolnas Setuju Preman Diajak Tegakkan Protokol Kesehatan, Ikatan Pedagang Pasar Menolak

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Komisioner Kompolnas Poengky Indarti menilai rencana Wakapolri Komjen Gatot Eddy Purnomo menggandeng preman untuk menegakkan disiplin penggunaan masker dan protokol kesehatan Covid-19 lainnya, telah tepat.

"Saya melihat tidak masalah jika mereka dilibatkan untuk membantu."

"Agar masyarakat yang berdagang, berbelanja atau jalan-jalan di area publik tersebut untuk benar-benar mematuhi protokol Covid-19."

• Putri Eks Dirjen Imigrasi Dapat Rp 20 Juta dari Jaksa Pinangki, Ternyata Cuma Jual Beli Suvenir

"Toh faktanya mereka adalah 'penguasa informal' yang punya pengaruh di area tersebut," kata Poengky saat dihubungi, Minggu (13/9/2020).

Menurut Poengky, pencegahan penyebaran Covid-19 tidak hanya tugas pemerintah.

Sebaliknya, kesadaran dan pengawasan terhadap protokol kesehatan merupakan tugas semua pihak.

• Amien Rais Segera Deklarasikan Partai Baru, Semboyannya Lawan Kezaliman dan Tegakkan Keadilan

"Di Indonesia, masyarakat kita majemuk, ada yang punya kesadaran dan patuh."

"Tapi ada juga yang bandel, dan ada yang baru melaksanakan karena takut ada sanksi hukuman.

"Oleh karena itu untuk mendisiplinkan masyarakat, polisi dapat menggandeng tokoh masyarakat untuk membantu memberikan penyadaran pada masyarakat," jelasnya.

• Arief Poyuono Nilai Anies Baswedan Layak Dinonaktifkan, Minta Gerindra Siapkan Penggantinya

Ia mengatakan, penguasa informal tak melulu diidentikkan dengan preman saja.

Poengky menyampaikan, penguasa informal bisa saja seseorang yang dituakan di tempat tersebut.

"Di area-area publik, misalnya pasar, terminal, atau stasiun, kan faktanya ada penguasa informal."

• Ini Spesifikasi Tank AMX-13 yang Tabrak Gerobak di Bandung, Indonesia Pemakai Paling Banyak

"Penguasa informal di area publik jangan dilihat hanya preman saja."

"Misalnya di situ ada pangkalan ojek.

"Nah, tukang ojek yang dituakan di situ bisa dilibatkan membantu mengajak masyarakat sekitar untuk mematuhi protokol kesehatan, paling sederhananya pakai masker," paparnya.

• Hari Ini Diundang KPK Gelar Perkara Jaksa Pinangki, Kejagung Tak Ingin Berandai Ada Pelimpahan Kasus

Namun demikian, Poengky menyampaikan Polri harus memberikan penanda bagi preman atau penguasa informal yang diajak untuk membantu menegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

"Tentu saja dalam pelaksanaannya harus dengan pengawasan polisi dan diberikan penanda (misalnya kaus)."

"Sehingga tetap dalam koridor harkamtibmas dan mengedepankan tindakan yang humanis."

• 50 Kios dan 10 Rumah di Penjaringan Kebakaran, Korsleting Diduga Jadi Pemicu

"Harus dipahami juga bahwa pelibatan tersebut bukan untuk penegakan hukum."

"Melainkan untuk edukasi publik. Jadi siapapun, terutama orang-orang yang berpengaruh, dapat diajak untuk berpartisipasi," bebernya.

IKAPPI Menolak

Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) DKI Jakarta menyoroti pernyataan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono yang ingin merekrut preman pasar untuk membantu aparat keamanan mengawasi warga menjalankan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

“Saya kira Bapak Wakapolri tidak perlu sampai sejauh itu melibatkan preman pasar untuk mengawasi aktivitas warga."

"Terutama di pasar-pasar," kata Ketua DPW IKAPPI Jakarta Miftahudin dalam pesan yang diterima Tribunnews, Sabtu (12/9/2020).

• DAFTAR 72 Kepala Daerah Petahana Langgar Protokol Kesehatan dan Kode Etik, Kemendagri Siapkan Sanksi

Menurutnya, jauh lebih efektif jima pengawasan dilakukan oleh paguyuban atau ketua-ketua blok pasar, karena keterlibatan pedagang justru memperkuat displin pedagang.

"Saat ini para pedagang pasar di DKI Jakarta memang terpukul karena penurunan omzet sekitar 60-70 persen akibat PSBB," paparnya

Dalam temuan IKAPPI Jakarta, Miftah mengatakan ada kurang lebih sekitar 400 ribu pedagang pasar tradisional dan pedagang kaki lima di sekitar pasar yang mengalami dampak penurunan omzet akibat pagebluk.

• Sanksi Penundaan Pelantikan dan Digantikan Pjs Menanti Kepala Daerah Petahana yang Ditegur Mendagri

Para pedagang, kata Miftah, saat ini sedang mencoba bangkit kembali dan memulai aktivitas roda ekonomi mereka mencari nafkah untuk keluarga.

"Namun, tidak elok rasanya bila pada saat para pedagang mencari nafkah, aktivitas jual beli yang sedang berlangsung diawasi oleh para preman pasar."

"Jelas para pedagang pasar akan merasa terintimidasi dengan kehadiran para preman pasar mengawasi aktivitas mereka," ucapnya.

• DKPP Ungkap Kasus Asusila Oknum Bawaslu Meningkat, Ada yang Modus Belajar Mengaji di Hotel

IKAPPI DKI Jakarta pun mendorong agar pemerintah atau aparat keamanan (TNI–POLRI) menyiapkan langkah-langkah yang konkret.

Dan, diharapkan para pedagang merasa terlindungi dan terayomi dengan baik.

"Lebih baik pelibatan Pramuka atau personel IKAPPI untuk membantu memberikan penyuluhan dan mengingatkan bahaya Covid-19 kepada para pedagang di pasar.

• Polisi Sudah Periksa 128 Saksi, Penyebab Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung Masih Misterius

"Dengan cara yang lebih humanis, ketimbang ide melibatkan preman pasar yang cenderung justru kurang humanis dan tidak mengayomi para pedagang."

"Pedagang sudah tertekan, kami berharap kita semua membantu pedagang agar mampu melewati kondisi berat ini" papar Miftah.

Sebelumnya, Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono berencana memberdayakan preman pasar untuk membantu pengawasan protokol kesehatan di pasar.

• Polisi Tunggu Pergub Anies Baswedan, Peralatan Saat Penerapan PSBB Awal Siap Digunakan Lagi

“Kita juga berharap penegak disiplin internal di klaster pasar."

"Di situ kan ada 'jeger-jegernya' di pasar, kita jadikan penegak disiplin," kata Gatot di Mako Polda Metro Jaya, Kamis (10/9/2020), dikutip dari ANTARA.

Kendati demikian, menurut Gatot, TNI-Polri akan tetap mengawasi para preman tersebut agar tidak melanggar aturan dan tetap mengedepankan cara humanis. (Igman Ibrahim/Reza Deni)