Fraksi PDIP DPRD DKI Curiga Ada Motif Politik Dibalik Penerapan Kembali PSBB

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta meminta eksekutif tidak melakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) total seperti awal pandemi pada 10 April 2020.

Sebab, situasi itu memberikan pukulan keras kepada masyarakat kecil yang sedang terpuruk akibat pandemi Covid-19.

“Apalagi kebijakan rencana PSBB total seperti awal tidak dikordinasikan/dikomunikasikan serta masukan dari/ke berbagai pihak."

• Denda dari Pelanggar PSBB di Jakarta Tembus Rp 4,33 Miliar, 158.018 Orang dan Lembaga Ditindak

"Salah satunya ke para pemangku kepentingan (stakeholder),” kata Ketua Fraksi DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, berdasarkan keterangan tertulis, Minggu (14/9/2020).

Menurutnya, upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ditentukan oleh sikap disiplin pelaksanaan protokol kesehatan oleh Pemprov DKI dan masyarakat.

Tentunya pelaksanaan ini dikomandoi oleh Pemprov DKI Jakarta bersama Satgas Covid-19 di seluruh lapisan dan jenjang.

• Anies Baswedan Tarik Rem Darurat, Ketua Umum PKPI: Mungkin Kemarin Nyetirnya Ugal-ugalan

“Persoalannya bahwa hal tersebut selama ini belum tampak nyata signifikan ditempuh oleh Pemda DKI Jakarta."

"Sehingga kalau dikembalikan statusnya menjadi PSBB total seperti tak akan membuahkan kondisi yang lebih baik, bahkan malah sebaliknya,” tutur Gembong.

“Karena ada biaya sosial yang harus ditanggung oleh masyarakat."

• DAFTAR Lengkap Lokasi Karantina Pasien Covid-19 di Jakarta, Cari yang Dekat Tempat Tinggal Anda Ya

"Patut diingat dinamika perekonomian tidak saja ditentukan oleh fundamental ekonomi."

"Namun juga banyak disebabkan oleh sentimen ekonomi yang biasanya menjalar ke sentimen lintas sektor bidang,” tambahnya.

Kata dia, rencana kebijakan tersebut justru memunculkan kontroversi tentang spekulasi yang ditempuh Gubernur DKI Jakarta.

• LIVE STREAMING Pengumuman Kepastian Jakarta Terapkan PSBB Lagi, Kesehatan Masyarakat Prioritas

Tidak salah bila Fraksi PDIP DPRD DKI mengkritisi pengajuan pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 1999 tentang Dana Cadangan Daerah sebesar Rp 1,449 tirliun dalam Sidang Paripurna D0RD DKI Jakarta, Rabu 9 September 2020.

Hal ini dapat dihubungkan dengan upaya jalan pintas Pemda DKI Jakarta yang belum mampu memulihkan kondisi ekonomi dan membutuhkan pendapatan/pembiayaan instan.

Di masa pandemi Covid-19 ini, Gubernur Anies Baswedan harus berpikir keras sebagai seorang pemimpin yang mencerminkan sosok negarawan.

• Jakarta Niat Terapkan PSBB Lagi, Jendela Ujung KRL Jabodetabek Bakal Dibuka untuk Sirkulasi Udara