Virus Corona Jabodetabek

Anies Baswedan Tarik Rem Darurat, Golkar: Enggak Bisa Berhenti Mendadak, yang Ada Tabrakan Beruntun

Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan rem darurat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Warta Kota/Fitriyandi Al Fadjri
Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco 

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan rem darurat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Partai berlambang pohon beringin itu memandang, eksekutif tak memiliki perencanaan yang matang dalam mengeluarkan kebijakan terkait wabah Covid-19.

Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta Basri Baco mengatakan, hal itu terungkap berdasarkan analisisnya pada paparan Anies Baswedan soal rem darurat PSBB melalui siaran YouTube Pemprov DKI Jakarta, Rabu (9/9/2020) malam.

Jaksa Pinangki Jual Nama Orang untuk Yakinkan Djoko Tjandra Urus Fatwa MA, Siapa?

Saat itu Anies Baswedan beralasan, kebijakan rem darurat diambil karena ketersediaan fasilitas kesehatan seperti tempat tidur isolasi dan ICU semakin menipis.

Di sisi lain, tingginya kasus di Jakarta karena pemerintah daerah meningkatkan pengetesan Covid-19 memakai alat PCR kepada masyarakat.

“Kayaknya Pemprov DKI kemarin ketika mengambil langkah testing di masyarakat hingga lima kali lipat dari standar WHO, tidak punya perencanaan yang matang,” kata Baco saat dikonfirmasi, Kamis (10/9/2020).

Jaksa Pinangki Sewa Apartemen Rp 75 Juta per Bulan, Duit dari Djoko Tjandra Diduga Mengalir ke Adik

“Seharusnya ketika dia mau ngambil kebijakan itu (peningkatan testing), sudah bisa memprediksi akan seperti apa (dampaknya)."

"Sehingga fasilitas kesehatan atau rumah sakit dipersiapkan untuk menghadapi (lonjakan kasus) itu,” tambah Baco.

Menurutnya, rem darurat yang diambil eksekutif juga terbilang ekstrem.

Mulai 1 Oktober 2020, Zoom Hingga Twitter Kena Pajak Pertambahan Nilai 10 Persen

Soalnya, masyarakat hanya diberikan jeda waktu selama empat hari untuk bersiap diri menghadapi pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti awal pandemi, mulai Senin (14/9/2020) mendatang.

“Ini sama saja kalau berkendara dari kecepatan lima, langsung diturunkan ke angka nol."

"Itu akan banyak merugikan dan mengorbankan rakyat terutama yang berkegiatan usaha,” ujar Baco.

Novel Baswedan, Istri, dan Empat Anaknya Sembuh dari Covid-19 Setelah 11 Hari Isolasi Mandiri

Kata dia, alangkah baiknya pemerintah daerah mengembalikan PSBB seperti awal pandemi secara bertahap, seperti halnya DKI melonggarkan aktivitas masyarakat secara berjenjang.

“Enggak bisa loh tiba-tiba berhenti mendadak, yang ada tabrakan beruntun (berdampak buruk pada masyarakat),”paparnya.

Baco juga menyoroti lemahnya koordinasi yang dilakukan eksekutif dengan pemerintah pusat.

DAFTAR 11 Kabupaten/Kota dengan Kasus Aktif Covid-19 Lebih dari Seribu, Mayoritas di Jakarta

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved