Virus Corona Jabodetabek
Anies Baswedan Tarik Rem Darurat, Golkar: Enggak Bisa Berhenti Mendadak, yang Ada Tabrakan Beruntun
Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta mengkritisi kebijakan rem darurat yang dikeluarkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
Penulis: Fitriyandi Al Fajri |
Sebagai daerah yang lokasinya menyatu dengan pusat pemerintahan Indonesia, seharusnya DKI berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait kebijakan rem darurat.
“Apapun yang diambil (kebijakan strategis) harus berkoordinasi dengan pusat dan minta pertimbangan serta arahan pemerintah pusat."
"Karena ketika semua kembali pada PSBB awal, semua langkah harus diambil seperti stabilitas ekonomi, keamanan dan sebagainya,” paparnya.
• DAFTAR 100 Negara yang Aman Dikunjungi di Tengah Pandemi Covid-19, Jerman Nomor Satu
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan akhirnya menarik rem darurat untuk mencegah semakin masifnya penularan Covid-19 di Ibu Kota.
Berikut ini pernyataan lengkap Anies Baswedan:
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Yang kami hormati, seluruh warga Jakarta, seluruh warga Ibu Kota.
Izinkan pada malam hari ini saya dan Pak Wakil Gubernur kembali menyampaikan perkembangan situasi terkini terkait wabah Covid-19 di Jakarta.
Sekaligus juga menyampaikan pengumuman yang sangat penting untuk kita perhatikan, untuk kita patuhi sama-sama.
Saat ini kita sudah menjalani bulan ketujuh pandemi Covid-19, enam bulan sudah kita lewati masa pandemi ini bersama-sama.
Dan data per 9 September ini menunjukkan bahwa, secara kumulatif di Jakarta telah mencapai angka 49.837 kasus.
Melihat banyaknya kasus begini, ada dua parameter yang harus jadi kewaspadaan.
Pertama adalah angka kematian, yang kedua adalah angka kasus aktif, sampai dengan saat ini, ada 1.347 saudara-saudara kita di Jakarta yang telah wafat akibat Covid-19.
Memang bila melihat angka tingkat kematian atau bisa disebut case fatality rate, sesungguhnya tingkat kematian Covid di Jakarta memang rendah, yaitu 2,7 persen.