Pilkada Depok 2020
WAWANCARA EKSKLUSIF Ketua KPU Depok Nana Shobarna: Pemilih Jangan Takut, Tak Perlu Celup Jari
Petugas TPS dipastikan sehat dan tidak terinfeksi Covid-19. Sebab, mereka akan menjalani pemeriksaan sebelum menjalankan tugasnya.
Penulis: Dody Hasanuddin | Editor: Suprapto
Dengan aturan protokol kesehatan yang ketat, maka kami berharap masyarakat Depok tak takut datang ke TPS.
Boleh Anda sebutkan tahapan Pilkada Depok?
Tahapan Pilkada Kota Depok dimulai dengan pendaftaran pasangan calon Wali Kota Depok dan Wakil Wali Kota Depok.
Pendaftaran dibuka pada 4 - 6 September 2020. Setelah itu dilakukan pemeriksaan berkas dan tes kesehatan pasangan calon. Pada 23 September dilakukan penetapan pasangan calon.
Lalu, 24 September penentuan nomor urut. Pada 26 September dimulainya kampanye. Kampanye hingga 5 Desember 2020 atau selama 71 hari.
Kemudian, 6-8 Desember 2020 merupakan masa tenang dan 9 Desember 2020 merupakan waktu pencoblosan.
Mengingat situasi dan kondisi saat ini tengah pandemi Covid-19, apakah pasangan calon diperbolehkan blusukan ke masyarakat?
Apakah boleh? Tentunya diperbolehkan pasangan calon melakukan tatap muka dengan masyarakat. Tapi dengan syarat menerapkan aturan protokol kesehatan. Jadi sekali lagi diperbolehkan dengan syarat itu.
Kampanye digelar di tengah pandemi Covid-19. Lazimnya, kampanye melibatkan dan mengundang massa. Bagaimana syarat dan ketentuan kampanye pada Pilkada 2020?
Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Depok menyarankan dalam kampanye yang digelar selama 71 hari atau mulai 26 September - 5 Desember 2020, alat peraga kampanye (APK) yang digunakan adalah masker dan hand sanitizer.
KPU juga meminta calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok untuk mematuhi protokol kesehatan.
Pencegahan penyebaran Covid-19 adalah tugas bersama. Sebab itu, kami menyarankan agar APK yang digunakan saat kampanye. Misalnya masker dan hand sanitizer.
Apakah kampanye masih boleh di tempat terbuka dan dihadiri massa?
Rapat terbuka pasangan calon dilakukan dengan virtual. Bilamana ada kampanye secara terbuka atau rapat umum, maka protokol kesehatan harus dipatuhi.
Bagaimana mengenai anggaran Pilkada. Apakah ada anggaran yang ditambah atau malah dipotong?