Kim Jong Un Mulai Berbagi Kekuasaan, Semula Disebut Karena Koma,Kini Diyakini Strategi Politik Baru

Selain karena dia merupakan perempuan, usianya juga dianggap masih terlalu muda untuk menjadi orang nomor satu, yaitu diyakini 33 tahun.

• Ada Pegawai Meninggal Positif Covid-19, Kantor UPPRD Cilincing Ditutup Sementara

Sementara itu dilansir surat kabar The Korea Herald, Selasa (25/8), mantan Menteri Penyatuan dan Wakil Ketua Eksekutif Dewan Penasihat Unifikasi Nasional kepresidenan Korea Selatan saat ini, Jeong Se-hyun, meragukan klaim Kim Jong Un membagikan kekuasaan.

Menurutnya, langkah yang ditempuh Kim Jong-un adalah ekspresi kepercayaan dirinya serta perubahan cara dalam memerintah rezim.

"Masalah kesehatan adalah interpretasi media, dan sejauh yang NIS sampaikan, Kim tidak memiliki masalah kesehatan," kata Jeong saat wawancara dengan stasiun televisi Korea Selatan, KBS.

• Presiden Joko Widodo Minta Angka Penularan Covid-19 di Aceh Tidak Bertambah

Badan Intelijen Nasional Korea Selatan (NIS) mengatakan kepada anggota parlemen bahwa Kim Jong-un telah mengalihkan sebagian dari tanggung jawabnya kepada orang lain, termasuk sang adik, Kim Yo-jong.

Nah masalahnya, Badan intelijen tersebut menyangkal bahwa Kim memiliki masalah kesehatan yang serius.

Langkah itu diambil untuk mengurangi tingkat stress pemimpin Korea Utara itu dan memungkinkan Kim untuk menyangkal kesalahan jika terjadi kegagalan kebijakan di masa depan.

"Itu adalah ekspresi kepercayaan Kim Jong-un. Ini adalah perubahan dalam sistem pemerintahan negara," tambah Jeong.

• Terungkap, Aceh Pernah Dua Kali Ajukan Jadi Negara Bawahan Turki Utsmani, Tapi Ditolak

Jeong mengatakan kewenangan itu tidak hanya diberikan kepada Kim Yo-jong, tapi juga kepada ketiga orang lainnya.

Kim Yo-jong kini diberi wewenang menjalankan kebijakan luar negeri Korea Utara terhadap Korea Selatan dan Amerika Serikat.

Sedangkan Pak Pong-ju untuk urusan ekonomi, Choe Pu-il untuk urusan militer, dan Ri Pyong-chol yang bertanggung jawab atas pengembangan senjata strategis.

Seorang profesor di University of North Korean Studies di Seoul menyatakan sikap serupa, yakni langkah itu dimaksudkan untuk berbagi tanggung jawab, bukan untuk menyerahkan otoritas.

• Liburan Panjang Berpotensi Tingkatkan Penyebaran Covid-19

"Langkah itu dapat dilihat sebagai bagian dari taktik manajemen politik Kim Jong-un dengan memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada pejabat di bidang ekonomi, sosial, militer, dan urusan luar negeri," terangnya seperti dikutip dari CNNIndonesia.

"Ini menunjukkan bahwa Kim memiliki cengkeraman kekuasaan di negara tersebut dan sistemnya stabil. Jika dia tidak percaya diri, bagaimana dia bisa memberikan tanggung jawab kepada orang lain?," tambahnya.

Kembali Jadi Sorotan