Respons Deklarasi KAMI, Politikus Golkar: Apanya yang Perlu Diselamatkan?

WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Ace Hasan Syadzily mempertanyakan tujuan pembentukan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).

Menurut Ace, setiap orang memang berhak berkumpul dan menyuarakan pendapatnya, di mana hal tersebut dijamin dalam konstitusi.

Namun, Ace menyebut sebaiknya semua pihak harus memahami Indonesia sedang menghadapi pandemi Covid-19.

• INI 8 Tuntutan KAMI untuk Pemerintah, Sampai Dibacakan Dua Kali oleh Rocky Gerung

"Sebagai sebuah gerakan penyelamatan, pertanyaannya, apanya yang perlu diselamatkan?"

"Sejauh ini, pemerintahan Jokowi merupakan produk dari mekanisme demokrasi yang telah sejalan dengan konsitusi kita, dan hasil dari pemerintahan rakyat Indonesia," kata Ace kepada wartawan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Ace menyebut, jika ada hal yang perlu diluruskan, tentu dapat ditempuh melalui mekanisme yang telah diatur dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

• Deklarasi di Tugu Proklamasi, Ini 10 Jati Diri KAMI

"Saat yang paling tepat sekarang ini adalah kita bersatu padu, bergotong royong dan membangun solidaritas bersama melawan Covid-19."

"Seharusnya, sebagaimana kata Presiden Jokowi, krisis pandemi Covid-19 kita jadikan sebagai momentum bagi transformasi Indonesia untuk melalukan lompatan besar menuju Indonesia maju," sambung Ace.

Ace menilai, model deklarasi dengan mengumpulkan orang banyak, pasti berpotensi mengabaikan protokol kesehatan, karena sulit dihindari untuk tidak menjaga jarak.

• KAMI Sangat Khawatir Perahu Indonesia Tenggelam Sebelum 2024

Bukan saja telah menyalahi aturan, kata Ace, tetapi juga telah menunjukkan contoh yang tidak baik bagi seluruh masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

"Seharusnya kita bersatu padu menghadapi Covid-19, ada sebagian elite bangsa ini memanfaatkannya sebagai panggung politik berbungkus gerakan moral."

"Karena tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan ini merupakan tokoh-tokoh politik," papar Ace.

• Ditanya Program Kerja, Bobby Nasution Bilang Bakal Kampanyekan Protokol Kesehatan di Medan

Berikut ini delapan tuntutan KAMI:

1. Mendesak penyelenggara negara, khususnya pemerintah, DPR, DPD, dan MPR, untuk menegakkan penyelenggaraan dan pengelolaan negara sesuai dengan (tidak menyimpang dari) jiwa, semangat dan nilai Pembukaan UUD 1945.

Yang di dalamnya terdapat Pancasila yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, dan diberlakukan kembali melalui Dekrit Presiden 5 Juli 1959.