HUT Kemerdekaan RI Bisa Menjadi Momen Kebangkitan Sektor Pertanian, Berikut Penjelasan Lengkapnya

Ketiga, permasalahan sosial yakni terjadinya konflik sosial.

"Pemerintah perlu melakukan evaluasi menyeluruh kebijakan dari program biodiesel dari hulu ke hilir untuk mencegah defisit biodiesel, harmonisasi kebijakan kementrian dan Lembaga terkait, serta membuat peta jalan kebijakan biodiesel," jelasnya.

Selain itu, pemerintah juga harus memberlakukan insentif dan subsidi bersyarat kepada perusahaan dengan bermitra dengan petani sawit, serta mempertimbangkan potensi bahan baku biodiesel yang lain.

Paradoks industri sawit

Dalam diskusi webinar ini hadir juga anggota Komisi IV DPR-RI, Ansi Lema.

Ansi mengatakan, ada paradoks di Industri Sawit yang sampai kini dimana para petani sawit belum merasakan dampak signifikan dari sawit.

Padahal kelapa sawit menjadi salah satu komoditas unggul Indonesia.

Ansi mengapresiasi kebijakan Presiden berkaitan dengan transormasi energi dari fosil menjadi energi terbarukan menggunakan kelapa sawit melalui program biodiesel.

Dalam pidato sidang tahunan Presiden tanggal 14 Agustus 2020, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pada tahun 2019 Indonesia telah berhasil memproduksi dan menggunakan B20.

Selain itu di tahun 2020, telah mulai dengan B30.

Sehingga mampu menekan nilai impor minyak di 2019.

Selain itu, Presiden juga mengatakan bahwa program D100, yaitu bahan bakar diesel yang berasal dari 100% kelapa sawit sedang uji produksi.

Bahkan akan menyerap minimal 1 juta ton kelapa sawit petani untuk kapasitas produksi 20 ribu barel per hari.

"Program biodiesel ini memiliki tujuan yang baik bagi ketahanan energi national"

"Namun  industri biodiesel ini harus berdampak pada kesejahteraan petani sawit dan tidak menyebabkan permasalahan ekologi akibat ekspansi lahan sawit," ungkapnya.

Dia juga mengingatkan semua stakeholder industri sawit untuk berhati-hati soal monopoli harga sawit oleh perusahaan-perusahaan sawit.

"Sudah 75 tahun Indonesia merdeka, namun nasib petani masih memprihatinkan"

"Negara belum berpihak kepada semua petani, termasuk petani sawit," tutur legislator dari Fraksi PDIP ini.

Kemitraan perusahaan-petani sawit

Sementara Beni Hernedi Wakil Bupati Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, meminta pemerintah pusat alokasikan anggaran BPDP-KS.

Alokasi itu untuk fokus pada daerah penghasil sawit dan melibatkan pemerintah daerah dalam pengambilan kebijakan program terkait industri kelapa sawit.

"Pemda Banyuasin dalam RPJMD akan terus mendorong kemitraan antara perusahaan dan petani-petani swadaya sebagai langkah untuk untuk stabilisasi harga kelapa sawit," ujar Beni.

Dia menambahkan bahwa permasalahan harga yang rendah yang dialami petani disebabkan permasalahan kualitas sawit dan legalitas dari sawit yang berasal dari petani-petani sawit.

Sehingga perlu menjadi perhatian serius dari semua stakeholder.

Kabupaten Musi Banyuasin telah melakukan replanting dimana hingga 2019 telah mencapai 12.380 ha.

"Kami memiliki program hlirisasi komoditas dan komitmen sustainibilty untuk menuju sawit energi baru dan terbarukan dan telah bekerja sama dengan berbagai stakeholder," tuturnya.

(JHS/Hiuronimus Rama/Wartakotalive.com)