HUT Kemerdekaan RI
HUT Kemerdekaan RI Bisa Menjadi Momen Kebangkitan Sektor Pertanian, Berikut Penjelasan Lengkapnya
HUT ke-75 RI, diketahui dapat jadi momentum kebangkitan sektor pertanian dan perbaikan ekonomi nasional.
Penulis: Junianto Hamonangan | Editor: PanjiBaskhara
Dalam rentang waktu 2015-2019 realisasi penggunaan dana dari pungutan eskpor sawit berjumlah Rp 33,6 triliun.
Sekitar 89.86% dari dana tersebut dialokasikan untuk insentif biodiesel yang sarat kepentingan korporasi besar.
Sedangkan untuk Program Peremajaan Sawit Rakya hanya 8.03%, sisanya dialokasikan untuk Pengembangan dan penelitian, Sarana Produksi Pertanian, Promosi Kemitraan, dan Pengembangan SDM yang tidak sampai 1%.
"Presiden perlu meninjau ulang BPDP-KS untuk menjadikan Lembaga yang independent dan tidak terkoptasi oleh konglomerat sawit," tegas Darto.
"KPK dan BPK juga harus melakukan audit bagi BPDP-KS dan penerima dana subsidi sawit karena diduga merugikan negara," imbuhnya.
Rantai pasok
Selain alokasi dana BPDP-KS yang tidak adil, Darto juga melihat petani sawit tidak dilibatkan dalam rantai pasok program B30 ini.
Rantai pasok untuk program ini dikuasai korporasi besar milik para konglomerat.
Wilmar, misalnya dalam pengembangan B20, perusahaan ini memperoleh pasokan dari 83 perusahaan sawit, di mana 3 group perusahaan pemasok berasal dari Malaysia dan 1 group perusahaan dari Srilangka.
"Rantai pasok biodiesel ini lebih mementingkan pihak asing dan tidak melibatkan petani sawit Indonesia," imbuhnya.
SPKS meminta agar pemerintah memasukan petani dalam rantai pasok program B30 ini. Petani diberi tempat menjadi pemasok secara bertahap sebesar 30% selama 3 tahun sehingga pada tahun ke-4 sebesar 100% dari petani sawit.
"Dengan menerima petani dalam rantai pasok biodiesel akan membantu meningkatkan kesejahteraan petani sawit sebesar 30%," paparnya.
Persoalan biodiesel
Ricky Amukti Manager Research Biodiesel Traction melihat ada tiga persoalan dalam industri biodiesel.
Pertama, persoalan ekonomi di mana program B30 ini membuat permintaan meningkat tajam sehingga Indonesia diperkirakan akan menghadapi defisit CPO di tahun 2023.
"Petani belum mendapatkan manfaat ekonomi, dan GAP harga antara harga solar dan biodiesel masih tinggi," ujar Ricky.
Kedua, persoalan lingkungan yakni deforestasi lingkungan dan belum ada kewajiban menggunakan methane capture untuk mengurangi polusi.