Puluhan Artis Diduga Jadi Buzzer Dukung RUU Cipta Kerja, Ardhito Pramono hingga Gofar Minta Maaf

Apalagi, Ridwan mendapat informasi siang ini Badan Legislasi (Baleg) DPR akan menggelar rapat membahas RUU Cipta Kerja.

Padahal, kata dia, DPR sedang reses yang berarti tidak boleh ada rapat atau sidang yang digelar.

"Hari ini kami memberi warning kepada DPR RI, meminta dibatalkan sidang hari ini."

"Kalau tidak, kami akan melakukan terus-menerus untuk aksi di depan Gedung DPR," kata Ridwan di lokasi.

Ridwan mengatakan, buruh kecewa dengan sikap pemerintah dan DPR yang tidak mengakomodir tuntutan buruh.

Menurutnya, hingga hari ini draf RUU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, belum dicabut dan belum direvisi.

Oleh karena itu, Ridwan mengatakan buruh akan terus menggelar aksi hingga DPR dan pemerintah menyetop pembahasan RUU Cipta Kerja.

• Kabareskrim Sebut Djoko Tjandra Warga Negara Papua Nugini, Punya Izin Tinggal Tetap di Malaysia

"Dalam kurun waktu satu sampai dua bulan terakhir ini, di mana kami ada komunikasi dengan para pemangku negeri ini, ternyata secara substantif tidak mempengaruhi apa-apa."

"Kalau dengan demikian, tidak ada plihan bagi kami, kami akan melakukan aksi besar."

"Dan sangat dimungkinkan kami akan melakukan aksi mogok (kerja) nasional bila ini (pembahasan RUU Cipta Kerja) dipaksakan," tegasnya.

• Diumumkan Siang Nanti, Ini Alasan Gerindra Usung Denny Indrayana Jadi Calon Gubernur Kalsel

Pantauan Tribunnews di lokasi, massa aksi membentangkan spanduk yang bertuliskan 'Tolak Omnibus Law dan Stop PHK Massal, Drakula Bagi Buruh dan Rakyat', di pagar Gedung DPR.

Meski di tengah pandemi Covid-19, ada saja massa yang tidak mengenakan masker.

"Kami tegas menolak Omnibus Law karena menyusahkan rakyat," ucap orator di atas mobil komando.

• Ungkap Ada Ancaman Boikot, Natalius Pigai Minta NasDem Cermat Usung Calon Kepala Daerah di Papua

"Aksi akan terus dilakukan hingga Omnibus Law dicabut oleh DPR, hidup buruh, hidup buruh!," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, demonstrasi tersebut menolak rencana panitia kerja (Panja) Badan Legislasi (Baleg) DPR yang akan menggelar pembahasan pembahasan omnibus law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.