Turki dan Rusia: Musim Tentara Bayaran

Mereka disewa oleh kekuatan kolonial, kelompok-kelompok separatis, pemerintah, pemberontak, dan pada waktu itu perusahaan-perusahaan multinasional yang harus berperang menghadapi gerakan pembebasan nasional atau mempertahankan kepentingan asing.

Tentara bayaran terlibat dalam berbagai konflik, misalnya, di Kongo 1960, Yaman 1964, Nigeria 1967, Angola 1975-1976, dan penggulingan Presiden Comoro Ahmed Abdallah pada tahun 1975.

Mereka juga digunakan oleh kartel-kartel obat bius.

Setelah Perang Dingin (1947-1991) berakhir, terjadi perubahan lagi dalam lingkungan keamanan.

Ini terjadi karena munculnya negara-negara gagal, konflik regional, perang saudara, dan juga kerusuhan yang dilakukan oleh aktor-aktor non-negara.

Maka muncullah lagi perusahaan-perusahaan militer/keamanan swasta yang menyediakan layanan keamanan.

Mereka menyediakan layanan mulai dari pelatihan hingga perlindungan dan operasi negara.

Perusahaan-perusahaan militer swasta ini beroperasi dan terlibat dalam konflik dan perang antara lain di Angola dan Sierra Leon (1990-an), dan Perang Irak (20003).

Di saat perang Irak dan juga Afganistan dikenal perusahaan layanan keamanan AS yakni Blackwater.

Padahal, Konvensi Jenewa 1989  melarang tidak hanya penggunaan tentara bayaran tetapi juga “Rekrutmen, Penggunaan, Pembiayaan, dan Pelatihan Tentara Bayaran.” 

Konvensi ini mulai berlaku pada tahun 2001 dan ditandatangani 36 negara. Yang menarik, AS, Rusia, Turki, dan Inggris, belum meratifikasi konvensi itu.

Oleh karena itu, tidak aneh kalau Rusia dan Turki kini menggunakan tentara bayaran dalam keterlibatan mereka di Libya.

Turki dan Rusia                                   

Sudah menjadi rahasia umum bahwa salah satu yang menjadi penarik Turki dan Rusia terlibat dalam perang saudara di Libya adalah minyak dan gas alam.

November lalu, dicapai kesepakatan antara Turki dan Libya berkait dengan perbatasan maritim di Laut Tengah antara kedua negara.