Virus Corona Jabodetabek

59 Perkantoran Jadi Klaster Penyebaran Covid-19 di Jakarta, PDIP: Pengawasan Nyaris Tidak Ada

Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap penularan Covid-19 di klaster perkantoran.

Warta Kota/Anggie Lianda Putri
Ketua Fraksi PDI-P DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (13/11/2018). 

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menyoroti lemahnya pengawasan yang dilakukan pemerintah provinsi terhadap penularan Covid-19 di klaster perkantoran.

Hal itu dikatakan PDIP DKI Jakarta, menanggapi adanya 59 perkantoran di wilayah setempat yang terpapar Covid-19.

“Pengawasan bukan sekadar kurang, malah nyaris tidak ada,” kata Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono, Selasa (28/7/2020).

Kasus Positif Covid-19 Tembus Angka Psikologis, Wiku Adisasmito: Indonesia Masih Krisis

Gembong mencontohkan adanya klaster Covid-19 di pasar tradisional beberapa waktu lalu.

Begitu kasusnya naik di sana, pemerintah daerah langsung mengetatkan pengawasan di lokasi.

Bahkan, pemerintah daerah turut mengerahkan 5.000 aparatur sipil negara (ASN) untuk membantu mengawasi protokol pencegahan Covid-19 di pasar.

Doni Monardo Akui Tak Tahu Kapan Puncak Pandemi Covid-19 di Indonesia Tiba

“Harusnya jangan seperti itu, begitu sudah ramai baru muncul (pengetatan),” ujar Gembong.

Menurutnya, sejak pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada 4 Juni 2020, DKI telah menyusun dua sif kerja dengan jeda waktu tiga jam.

Pemerintah daerah juga telah membatasi jumlah karyawan yang bekerja di perusahaan sebanyak 50 persen dari kapasitas yang ada.

Jadi Tersangka, Polri Belum Niat Pecat Brigjen Prasetijo Utomo

“Harusnya sejak dini, begitu kebijakan dikeluarkan, agar bisa berjalan efektif, caranya lakukan pengawasan dan pengontrolan di lapangan dengan baik dan benar.”

“Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi harus bisa melakukan pengawasan secara intens, sehingga klaster perkantoran bisa diperkecil,” tuturnya.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani mengatakan, dinas teknis harus berkolaborasi dengan Satpol PP untuk membantu mengawasi protokol pencegahan Covid-19 di perkantoran.

Akui Dua Kali Bertemu Kajari Jaksel, Pengacara Djoko Tjandra: Itu Kan Teman, Eh, Maksudnya Mitra

Dengan demikian, potensi adanya klaster Covid-19 di perkantoran dapat ditekan atau dihindari.

“Sebetulnya bukan hanya di perkantoran saja, di tempat umum seperti pasar dan tempat keramaian juga memang bisa terjadi (penularan),” papar Zita.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved