Hanya 4,1 persen Pengusaha Anggap Kinerja Pemerintah Pusat Sangat Baik Tangani Virus Corona

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Kondisi perekonomian dunia sudah resesi dan mulai masuk pada potensi depresi karena pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu di Jakarta, awal Juli 2020 lalu.

"Pandemi ini telah mengubah cara hidup kita dan berimplikasi signifikan pada kondisi ekonomi dan sosial. Ekonomi mulai masuk pada resesi, bahkan ada potensi depresi," kata Sri Mulyani Indrawati.

Sementara itu, dalam sebuah survey tebaru, sebanyak 48,8 persen responden pelaku bisnis menganggap kinerja pemerintah pusat dalam menangani wabah Covid-19 buruk.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei lembaganya pada 29 Juni hingga 11 Juli 2020.

• Achmad Purnomo Positif Corona, Punya Riwayat Bertemu Presiden Jokowi dan Sejumlah Pejabat

• Bahas Penyakit Takikardia yang Dideritanya, Jessica Iskandar Menangis: Aku Takut Nggak Bangun Lagi

"Kebanyakan responden (48,8 persen) menilai kinerja pemerintah pusat buruk/sangat buruk dalam menangani masalah Covid-19," ujar Burhanuddin dalam webinar bertajuk "Evaluasi Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi", Kamis (23/7/2020).

Adapun persentase 48,8 persen tersebut berasal dari dua kategori penilaian responden, yakni 46,3 persen responden mengangap buruk, dan 2,5 menyatakan kinerja pemerintah pusat sangat buruk.

Sementara itu, ada 4,1 persen responden menganggap sangat baik, 18,7 persen responden menilai baik, 26 persen responen menilai biasa saja, dan 2,5 persen responden tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ).

• Anita Kolopaking Pengacara Djoko Tjandra Dicekal ke Luar Negeri

• Menanti Janji Erdogan Rebut Al Aqsha dari Israel setelah Ubah Hagia Sophia Jadi Masjid

Pengusaha ingin pemerintah fokus atasi ekonomi

Sebanyak 53,3 persen responden pelaku bisnis ingin pemerintah lebih memprioritaskan masalah ekonomi dibandingkan masalah kesehatan.

"Mayoritas responden 53,3 persen merasa sebaiknya saat ini pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan masalah perekonomian," kata Burhan

Sementara 39,5 persen menilai lebih baik pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan, sedangkan 7,2 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Dalam survei tersebut, populasi survei adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Tujuh sektor tersebut adalah pertanian non-perikanan dan kelautan (sektor A1), perikanan dan kelautan (sektor A2), pertambangan dan penggalian (sektor B)

Kemudian, industri pengolahan (sektor C), kostruksi (sektor F), perdagangan dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (sektor G), pengangkutan dan terakhir pergudangan (sektor H). Sampel dimasing-masing sektor dipilih secara acak.

Total responden sebanyak 1.176 dan survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Tingkat kesalahan atau margin of error survei sebesar kurang lebih 3,2 persen.

Kondisi berat

Sri Mulyani mengatakan, pandemi Covid-19 telah menghilangkan progres dari upaya yang dilakukan oleh Pemerintah selama beberapa tahun terakhir, terutama mengenai kemiskinan dan kesejahteraan rakyat.

"Indonesia, misalnya mengalami kemunduran pada pengentasan masyarakat dari kemiskinan sekitar 5 tahun karena pandemi yang berjalan selama 6 bulan," ujarnya.

• Survei: Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo dan Ridwan Kamil Masuk Top Three Pemilu 2024

Tak hanya itu, Sri Mulyani menuturkan bahwa pandemi ini berdampak pada perekonomian negara secara signifikan yang berarti sumber pendanaan untuk mencapai tujuan akan tertahan.

"Pendapatan dari perpajakan turun karena semua aktivitas ekonomi terkontraksi dan pada saat yang sama kebutuhan untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta stimulus untuk mengembalikan ekonomi naik cukup dramatis," katanya.

Terlebih lagi, dia menegaskan bahwa pandemi telah mampu menyerang segmen terbawah, yaitu sektor informal, UMKM, sampai masyarakat miskin sehingga desain pemulihan ekonomi Indonesia menitikberatkan pada kelas bawah.

"Untuk Indonesia, kita melakukan itu. Banyak restrukturisasi yang kita didedikasikan untuk UMKM melalui kebijakan pemerintah, yaitu subsidi dan lainnya. Jadi, mereka bisa bertahan di situasi ini," ujarnya.

• TEGUR Keras, Presiden Jokowi Peringatkan Para Menteri Masih Kerja Biasa-biasa saat Pandemi

Berkaca dari Indonesia, Sri Mulyani menyatakan bahwa pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk meningkatkan defisit dari 1,7 persen terhadap PDB menjadi 6,3 persen.

"Naik signifikan. Beberapa negara defisit di ruang fiskalnya, bahkan sudah melebihi batas. Akan tetapi, Indonesia beruntung karena punya defisit lebih rendah. Jadi, semua negara menghadapi masalah yang sama," katanya.

Dalam hal ini lembaga multilateral, menurut dia, bisa menjadi penolong dalam pembiayaan dalam rangka penangan dampak Covid-19, khususnya untuk negara berkembang dan berpendapatan rendah.

Di sisi lain, lanjut Sri Mulyani, bantuan pembiayaan dari lembaga multilateral itu belum memadai karena kebutuhan untuk menangani dampak pandemi Covid-19 lebih besar.

• Jokowi Marah-marah, Moeldoko Ungkap Presiden Sudah Beberapa Kali Peringatkan Menteri

"Saya mengapresiasi beberapa institusi multilateral yang merespons cepat dengan menyediakan pembiayaan. Akan tetapi, itu tidak memadai karena pembiayaan lebih besar dibanding yang telah disediakan oleh institusi multilateral," katanya.

Ia mengatakan bahwa bantuan yang belum memadai itu pada akhirnya memaksa berbagai negara berkembang dan berpendapatan rendah berlomba untuk menerbitkan surat utang di pasar global.

"Mereka harus bisa menggunakan yang lainnya. Apakah itu mengeluarkan bond domestik atau global. Akan tetapi, sayangnya saat ini ironisnya situasi keuangan global memiliki minat yang rendah," katanya.

Sri Mulyani: Krisis Covid-19 peluang suatu negara lakukan reformasi

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa krisis mendunia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dapat menjadi peluang suatu negara untuk melakukan reformasi.

• Ketua KPK Firli Bahuri Rayakan Hari Bhayangkara di Gedung KPK, Ini Tanggapan Kritis ICW

Hal itu dikatakan oleh Sri Mulyani dalam diskusi virtual dengan tema “Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development” bersama Sekretaris Jenderal PBB.

“Saya pikir hal pertama yang harus dilakukan untuk banyak negara adalah menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk mengejar dan melakukan reformasi yang lebih ambisius,” katanya di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan, reformasi tersebut dapat dilakukan untuk berbagai sektor dan bidang seperti pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun kualitas belanja negara.

Ia mencontohkan, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mampu membuat kebijakan yang baik dan cepat dalam rangka merespon krisis ini termasuk berhati-hati dalam melakukan pengeluaran negara.

• Membaca Analisis Gestur Jokowi Ketika Marah di Hadapan Para Menteri di Istana Merdeka

Sri Mulyani menyatakan pemerintah harus memastikan efektivitas serta kualitas dari setiap belanja yang dikeluarkan termasuk terkait ketepatan, penyaluran, hingga dampak terhadap masyarakat dan ekonomi.

“Ketika anda belanja pertanyaan yang muncul adalah apakah belanja itu benar? Apakah belanja itu tepat? Apakah mereka tersalurkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi? Itu semua tentang kualitas belanja,” katanya.

Sri Mulyani pun tak memungkiri bahwa tugas untuk mendesain sebuah kebijakan menjadi lebih sulit dalam masa pandemi, namun ia bertekad bahwa segala upaya harus dicoba hingga menghasilkan yang terbaik.

“Desain kebijakan di saat genting ini sangat menantang tapi memang harus dicoba yang terbaik,” tegasnya.

• Anita Kolopaking Pengacara Djoko Tjandra Dicekal ke Luar Negeri

Tak hanya itu, ia menyatakan reformasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan juga sangat penting karena akan membantu pemerintah untuk mendesain kualitas belanja yang lebih baik.

“Jika kalian punya sistem kesehatan dan sistem pendidikan yang baik tentu saja dapat membantu kualitas belanja lebih baik lagi,” ujarnya. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Indikator: 48,8 Persen Pengusaha Nilai Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19 Buruk"