Virus Corona

Hanya 4,1 persen Pengusaha Anggap Kinerja Pemerintah Pusat Sangat Baik Tangani Virus Corona

Dalam sebuah survey tebaru, sebanyak 48,8 persen responden pelaku bisnis menganggap kinerja pemerintah pusat dalam menangani wabah Covid-19 buruk.

Editor: Feryanto Hadi
Kompas.com
gedung-gedung pencakar langit di Jakarta 

"Saya mengapresiasi beberapa institusi multilateral yang merespons cepat dengan menyediakan pembiayaan. Akan tetapi, itu tidak memadai karena pembiayaan lebih besar dibanding yang telah disediakan oleh institusi multilateral," katanya.

Ia mengatakan bahwa bantuan yang belum memadai itu pada akhirnya memaksa berbagai negara berkembang dan berpendapatan rendah berlomba untuk menerbitkan surat utang di pasar global.

"Mereka harus bisa menggunakan yang lainnya. Apakah itu mengeluarkan bond domestik atau global. Akan tetapi, sayangnya saat ini ironisnya situasi keuangan global memiliki minat yang rendah," katanya.

Sri Mulyani: Krisis Covid-19 peluang suatu negara lakukan reformasi

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa krisis mendunia yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19 dapat menjadi peluang suatu negara untuk melakukan reformasi.

 Ketua KPK Firli Bahuri Rayakan Hari Bhayangkara di Gedung KPK, Ini Tanggapan Kritis ICW

Hal itu dikatakan oleh Sri Mulyani dalam diskusi virtual dengan tema “Rebirthing the Global Economy to Deliver Sustainable Development” bersama Sekretaris Jenderal PBB.

“Saya pikir hal pertama yang harus dilakukan untuk banyak negara adalah menggunakan krisis ini sebagai kesempatan untuk mengejar dan melakukan reformasi yang lebih ambisius,” katanya di Jakarta, Rabu.

Sri Mulyani mengatakan, reformasi tersebut dapat dilakukan untuk berbagai sektor dan bidang seperti pendidikan, kesehatan, jaring pengaman sosial, maupun kualitas belanja negara.

Ia mencontohkan, pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk mampu membuat kebijakan yang baik dan cepat dalam rangka merespon krisis ini termasuk berhati-hati dalam melakukan pengeluaran negara.

 Membaca Analisis Gestur Jokowi Ketika Marah di Hadapan Para Menteri di Istana Merdeka

Sri Mulyani menyatakan pemerintah harus memastikan efektivitas serta kualitas dari setiap belanja yang dikeluarkan termasuk terkait ketepatan, penyaluran, hingga dampak terhadap masyarakat dan ekonomi.

“Ketika anda belanja pertanyaan yang muncul adalah apakah belanja itu benar? Apakah belanja itu tepat? Apakah mereka tersalurkan dan memiliki dampak positif bagi masyarakat dan ekonomi? Itu semua tentang kualitas belanja,” katanya.

Sri Mulyani pun tak memungkiri bahwa tugas untuk mendesain sebuah kebijakan menjadi lebih sulit dalam masa pandemi, namun ia bertekad bahwa segala upaya harus dicoba hingga menghasilkan yang terbaik.

“Desain kebijakan di saat genting ini sangat menantang tapi memang harus dicoba yang terbaik,” tegasnya.

Anita Kolopaking Pengacara Djoko Tjandra Dicekal ke Luar Negeri

Tak hanya itu, ia menyatakan reformasi dalam bidang kesehatan dan pendidikan juga sangat penting karena akan membantu pemerintah untuk mendesain kualitas belanja yang lebih baik.

“Jika kalian punya sistem kesehatan dan sistem pendidikan yang baik tentu saja dapat membantu kualitas belanja lebih baik lagi,” ujarnya. 

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Survei Indikator: 48,8 Persen Pengusaha Nilai Kinerja Pemerintah Pusat Tangani Covid-19 Buruk"

Sumber: Kompas.com
Halaman 3/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved