Hanya 4,1 persen Pengusaha Anggap Kinerja Pemerintah Pusat Sangat Baik Tangani Virus Corona

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA-- Kondisi perekonomian dunia sudah resesi dan mulai masuk pada potensi depresi karena pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga sosial.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan hal itu di Jakarta, awal Juli 2020 lalu.

"Pandemi ini telah mengubah cara hidup kita dan berimplikasi signifikan pada kondisi ekonomi dan sosial. Ekonomi mulai masuk pada resesi, bahkan ada potensi depresi," kata Sri Mulyani Indrawati.

Sementara itu, dalam sebuah survey tebaru, sebanyak 48,8 persen responden pelaku bisnis menganggap kinerja pemerintah pusat dalam menangani wabah Covid-19 buruk.

Hal itu dikatakan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi berdasarkan hasil survei lembaganya pada 29 Juni hingga 11 Juli 2020.

• Achmad Purnomo Positif Corona, Punya Riwayat Bertemu Presiden Jokowi dan Sejumlah Pejabat

• Bahas Penyakit Takikardia yang Dideritanya, Jessica Iskandar Menangis: Aku Takut Nggak Bangun Lagi

"Kebanyakan responden (48,8 persen) menilai kinerja pemerintah pusat buruk/sangat buruk dalam menangani masalah Covid-19," ujar Burhanuddin dalam webinar bertajuk "Evaluasi Pelaku Usaha Terhadap Kinerja Kabinet dan Ekonomi di Masa Pandemi", Kamis (23/7/2020).

Adapun persentase 48,8 persen tersebut berasal dari dua kategori penilaian responden, yakni 46,3 persen responden mengangap buruk, dan 2,5 menyatakan kinerja pemerintah pusat sangat buruk.

Sementara itu, ada 4,1 persen responden menganggap sangat baik, 18,7 persen responden menilai baik, 26 persen responen menilai biasa saja, dan 2,5 persen responden tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ).

• Anita Kolopaking Pengacara Djoko Tjandra Dicekal ke Luar Negeri

• Menanti Janji Erdogan Rebut Al Aqsha dari Israel setelah Ubah Hagia Sophia Jadi Masjid

Pengusaha ingin pemerintah fokus atasi ekonomi

Sebanyak 53,3 persen responden pelaku bisnis ingin pemerintah lebih memprioritaskan masalah ekonomi dibandingkan masalah kesehatan.

"Mayoritas responden 53,3 persen merasa sebaiknya saat ini pemerintah sebaiknya lebih memprioritaskan masalah perekonomian," kata Burhan

Sementara 39,5 persen menilai lebih baik pemerintah memprioritaskan masalah kesehatan, sedangkan 7,2 persen memilih tidak tahu atau tidak menjawab.

Dalam survei tersebut, populasi survei adalah pelaku usaha pada tujuh sektor ekonomi di sembilan Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Tujuh sektor tersebut adalah pertanian non-perikanan dan kelautan (sektor A1), perikanan dan kelautan (sektor A2), pertambangan dan penggalian (sektor B)

Kemudian, industri pengolahan (sektor C), kostruksi (sektor F), perdagangan dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (sektor G), pengangkutan dan terakhir pergudangan (sektor H). Sampel dimasing-masing sektor dipilih secara acak.