Gantikan SIKM di Jakarta, Begini Tahapan Pembuatan Corona Likelihood Metric

WARTAKOTALIVE, GAMBIR - Pemprov DKI Jakarta mengganti kebijakan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) di ibu kota dengan Corona Likelihood Metric (CLM).

Layanan ini dapat diakses melalui aplikasi Jakarta Kini (Jaki) yang diunduh melalui Google App Store atau Apple App Store secara gratis.

Kebijakan ini telah diterapkan sejak Selasa (14/7/2020) lalu.

• Polisi Bilang Orang yang Tes Covid-19 di Bareskrim Bukan Djoko Tjandra, Cuma Mengaku-ngaku

Hal itu diperkuat dengan pencabutan payung hukum Peraturan Gubernur 60/2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, yang mengatur soal SIKM.

Bagi Anda warga luar Bodetabek yang ingin masuk Jakarta ataupun arah sebaliknya, diimbau mengisi aplikasi CLM.

Terutama, bagi warga yang naik angkutan umum seperti bus, kereta api, dan pesawat, karena petugas di Jakarta akan melakukan pengecekan hasil CLM.

• 17 Juli 2020, Pertama Kalinya Pasien Sembuh Tambah Lebih Banyak Ketimbang yang Positif Covid-19

CLM sendiri merupakan kalkulator layanan untuk skrining mandiri yang memakai model mesin dalam mengukur kemungkinan seseorang positif Covid-19.

Nantinya pemohon akan diminta mengisi identitas diri dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat rumah, dan nomor telepon.

Untuk mendapatkan hasil CLM, pastikan Anda telah mengunduh aplikasi Jaki melalui ponsel pintar.

• Kasus Covid-19 Meningkat, Wakil Gubernur DKI Bilang Masyarakat Sudah Jenuh dan Capek

Tercatat, ada empat tahap yang akan dilalui pemohon untuk mendapatkan hasil CLM.

Pertama, mengisi identitas. Kedua, memberikan informasi klinis. Ketiga, menjelaskan riwayat bepergian.

Keempat, memberi informasi riwayat kondisi dan kontak dengan pasien atau suspek Covid-19.

• Ogah Komentari Vonis Penganiaya Novel Baswedan, Mabes Polri: Peradilan Sudah Selesai

Di aplikasi Jaki, pemohon langsung memilih layanan JakCLM.

Di kanal ini, pemohon akan diberikan profil singkat mengenai layanan CLM, kemudian pemohon bisa tekan pilihan ‘Ikuti Tes’.

Dalam sistem ini, mesin akan meminta pemohon untuk menjawab pertanyaan yang diberikan secara jujur.

• Setengah Tahun Berlalu, KPK Masih Tak Tahu Keberadaan Harun Masiku

Tes ini hanya dapat diikuti satu kali dalam periode satu pekan, sesuai NIK.

Sebelum masuk ke tahapan identitas, sistem akan meminta tiga persetujuan dari pemohon.

Pertama, data yang diisi adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

• UPDATE 18 Juli 2020: Semakin Dekat, Beda Kasus Positif Covid-19 Indonesia dan Cina Cuma Selisih 514

Kedua, pemrosesan data pribadi ini ditujukan untuk kebutuhan observasi dan riset kesehatan masyarakat terkait wabah Covid-19.

Ketiga, data pribadi yang dimasukkan akan dipakai Pemprov DKI Jakarta dalam distribusi tes massal untuk kepentingan masyarakat.

Bila pemohon setuju, mereka wajib menulis pesan ‘Saya setuju dengan pernyataan di atas’.

• Pengamat: Kalau Gibran Ada Lawannya, Bisa Jadi Cuma Boneka

Kemudian, pemohon diwajibkan mengisi nama lengkap dan tanggal pengisian layanan aplikasi. Lalu tekan pilihan ‘Mulai Tes’.

Dalam halaman berikutnya, pemohon akan ditanya soal empat gejala penyakit.

Yakni, nyeri atau tekanan dada yang parah dan terus menerus, kesulitan bernapas, sakit kepala yang parah dan terus menerus, serta mengalami disorientasi serius atau tidak responsif.

• Sidang Isbat Penetapan Idul Adha Digelar 21 Juli 2020, Ini Daftar Lengkap Lokasi Pemantauan Hilal

Bila pemohon memilih jawaban ‘Ya’, sistem akan menyarankan Anda menghubungi layanan telepon 112 atau 081112112112 atau 081388376955.

Atau, mengunjungi fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pelayanan medis, dan layanan CLM dinyatakan selesai.

Namun bila menjawab ‘Tidak’, sistem akan menanyakan domisili Anda, dan apakah beraktivitas di Jakarta atau tidak.

• Pasangan Kepala Daerah Petahana yang Kembali Ikut Pilkada Wajib Cuti Kampanye, Bakal Digantikan Pjs

Setelah itu pemohon akan berada di tahapan mengisi identitas lengkap dari NIK, nama dan alamat lengkap, tanggal lahir, nomor ponsel, dan e-mail.

Selanjutnya, pemohon akan beralih ke tahapan informasi klinis.

Pada tahapan ini, sistem akan menanyakan apakah pemohon dalam 14 hari terakhir pernah mengukur suhu atau tidak pernah.

• Mahfud MD: Jangan Cuma Tindak Brigjen Prasetijo Utomo, Enggak Mungkin Dia Sendiri

Bila pernah, sistem akan menanyakan suhu tubuh dan tanggal terakhir pengukuran.

Lalu sistem akan bertanya apakah pemohon dalam 14 terakhir pernah mengalami sesak napas atau tidak.

Sistem juga akan menanyakan riwayat penyakit yang pernah dirasa sejak 14 hari terakhir.

• UPDATE 18 Juli 2020: 1.199 WNI di Luar Negeri Positif Covid-19, Kebanyakan Sopir dan Perawat

Misalnya, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, sakit kepala, mengigil, lemah atau lemas, nyeri otot, mual atau muntah, nyeri perut, dan diare.

Juga, kemampuan mencium baru berkurang, kemampuan mengecap rasa berkurang, lainnya, atau tidak semuanya.

Berikutnya, pemohon akan berada di tahapan riwayat bepergian.

• Mantan Direktur Penyidikan: Kejaksaan Agung Kebobolan Awasi Djoko Tjandra, Intelijen Lemah

Sistem akan menanyakan apakah pemohon pernah bepergian ke luar negeri atau daerah lain di Indonesia.

Lalu di tahapan kondisi dan riwayat kontak, pemohon diminta memilih kondisi kesehatan yang sedang dialami.

Misalnya hamil, diabetes, penyakit jantung, hipertensi, kanker, gangguan ginjal kronik, gangguan hati, alergi, gangguan sistem imun, asma, tuberkulosis, atau tidak semuanya.

• Pengamat: Gibran Menang Keharusan bagi Jokowi, Masa Iya Anak Presiden Kalah?

Kemudian sistem akan menanyakan riwayat kontak dengan pasien positif atau suspek Covid-19.

Terakhir, sistem akan menanyakan apakah pemohon pernah terlibat menangani pasien atau tidak.

Setelah itu, sistem akan memberikan skor beserta penjelasannya.

• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia 17 Juli 2020: 83.130 Pasien Positif, 41.834 Sembuh, 3.957 Wafat

Semakin skor tinggi, maka risiko yang diberikan juga tinggi.

Secara otomatis sistem akan merekomendasikan untuk mengecek ke fasilitas kesehatan.

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta mencabut Peraturan Gubernur Nomor 60 tahun 2020 tentang Pengendalian Kegiatan Bepergian di DKI Jakarta dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

• DAFTAR Lengkap 45 Pasangan Calon Kepala Daerah Rekomendasi PDIP, Tak Ada Nama Bobby Nasution

Payung hukum yang diteken Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada 23 Juni 2020 itu mengatur pelaksanaan Surat Izin Keluar Masuk (SIKM) bagi warga luar Bodetabek yang ingin ke Jakarta, maupun arah sebaliknya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pemerintah daerah telah mengkaji dan mengevaluasi penggunaan SIKM sebagai syarat bepergian di wilayah Jakarta.

Pada awal masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi dan sejak larangan mudik dicabut oleh pemerintah pusat, efektivitas SIKM cenderung menurun.

• Mahasiswi yang Tabrak 2 Pemotor Hingga Tewas Jadi Tersangka, Sempat Kabur karena Takut Diamuk Warga

Hal ini sejalan dengan terbatasnya pemeriksaan SIKM oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu hanya di beberapa ruas jalan dan simpul-simpul transportasi saja, misalnya di terminal, stasiun, dan bandara.

“Akibatnya, penumpang angkutan umum menurun drastis dan terjadi pelanggaran."

"Di mana banyak angkutan umum AKAP yang menurunkan penumpang di wilayah Bodetabek,” kata Syafrin berdasarkan keterangan yang diterima dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), Jumat (17/7/2020). (*)