Reklamasi Jakarta

Kiara Desak Anies Baswedan Cabut Rencana Perluasan Reklamasi Ancol

Kiara mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 237 tahun 2020.

Warta Kota/Fitriyandi Al Fajri
Kiara menggelar teatrikal sebagai bentuk penolakan reklamasi kawasan Ancol, Jakarta Utara, Rabu (15/7/2020). Mereka mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mencabut Kepgub Nomor 237 tahun 2020 yang memberikan izin perluasan Ancol. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan  mencabut Keputusan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta No 237 tahun 2020.

Payung hukum itu membahas soal izin pelaksanaan perluasan kawasan rekreasi Dufan seluas lebih kurang 35 hektar dan kawasan rekreasi Taman Impian Ancol Timur seluas lebih kurang 120 hektar.

Sekretaris Jenderal Kiara Susan Herawati menilai,  Kepgub tersebut cacat hukum karena tidak mendasarkan pada UU No 27 Tahun 2007 jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Tidak merujuk pada UU Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kepgub itu akan memberikan kewenangan kepada Gubernur DKI untuk terus mengeluarkan diskresi.

"Ini sangat berbahaya. Diskresi itu bisa dikeluarkan ketika terjadi kekosongan hukum,” kata Susan seperti dikutip dari siaran pers, Rabu (15/7/2020).

Berdasarkan catatannya, ditinjau dari berbagai kajian, reklamasi di Perairan Ancol memiliki kecacatan serius dan akan berdampak sangat buruk.

Dari sisi lingkungan pengerukan lumpur di sungai-sungai Jakarta akan membahayakan perairan Teluk Jakarta, karena hanya memindahkan pencemaran berat dari 13 sungai ke Teluk Jakarta.

Rian Ernest di ILC TV One Tunjukan Bukti Anies Baswedan Tidak Jujur Soal Reklamasi Ancol

Anies Baswedan Teruskan Reklamasi Ancol, Kata Ahok Konsepnya Sangat Berbeda dengan JEDI

Kiara menilai, pemberian izin kepada Ancol dan Dufan bisa menjadi indikasi kuat dan niat dari Gubernur DKI Jakarta untuk memberikan kembali izin kepada 13 reklamasi yang sudah dicabut.

“Izin yang diberikan pada Ancol yang merupakan Pulau K merupakan indikasi kuat akan diberikannya kembali izin kepada pulau-pulau lain yang telah dicabut izinnya,” katanya.

Dalam kesempatan itu Susan juga mempertanyakan pengumuman Kepgub yang terkesan ditutupi DKI.

Halaman
1234
Sumber: Warta Kota
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved