Breaking News:

Buronan Kejaksaan Agung

Berstatus DPO, Djoko Tjandra Lolos Perekaman KTP 8 Juni 2020, Begini Penjelasan Dukcapil Jaksel

Status buron Djoko telah ditetapkan sejak 2008 lalu. Sementara perekaman e-KTP mulai masif dilakukan sejak 2010

kompas.com
Terdakwa kasus cessie Bank Bali, Djoko S Tjandra, saat tuntutan pidana dibacakan jaksa penuntut umum Antasari Azhar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 31 Juli 2008. 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Selatan mengungkapkan, Djoko Sugiarto Tjandra baru pertama kali melakukan perekaman e-KTP di Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan pada 8 Juni 2020 lalu.

Di dalam sistemnya, nama Djoko tidak tercatat sebagai daftar pencarian orang (DPO), meski sejak 2008 lalu dia berstatus sebagai terpidana kasus korupsi pengalihan hak tagih (cassie) Bank Bali yang buron.

“Untuk perekaman e-KTP, dia baru pertama kali,” kata Kasudin Dukcapik Jakarta Selatan Abdul Haris kepada wartawan pada Senin (6/7/2020).

Berbekal Surat Sakit dari Klinik di Malaysia, Djoko Tjandra Kembali Absen di Sidang PK

Mahfud MD Perintahkan Jaksa Agung Tangkap Djoko Tjandra Jika Datang ke Pengadilan Saat Sidang PK

Abdul mengatakan, status buron Djoko telah ditetapkan sejak 2008 lalu. Sementara perekaman e-KTP mulai masif dilakukan sejak 2010 atau dua tahun kemudian pasca Djoko ditetapkan sebagai buronan.

“Jadi, saat itu dia masih pegang KTP lama yang model simduk (sistem informasi administrasi kependudukan),” ujar Abdul Haris.

Menurutnya, petugas juga tidak memiliki alasan menolak pihak yang berstatus sebagai DPO untuk membuat identitas.

Bimbel Ganesha Operation Tawarkan Program The Winning Team untuk Tembus Seleksi PTN

Asalkan, dokumen yang diperlukan dilengkapi yang bersangkutan dan sistem tidak menolak berkas yang diajukan.

“Tidak ada pasalnya (aturan yang menolak DPO), kecuali yang bersangkutan di dalam LP (lembaga pemasyarakatan), nah petugas kami yang masuk ke LP.

"Tapi pastinya di database kami, tidak ada nama spesifik yang mencatat namanya (sebagai DPO). Begitu dibuka (sistem dioperasikan) layar nggak ada itu (pengumuman),” katanya.

Dalam kesempatan itu, Abdul juga meragukan petugas jasa layanan perorangan (PJLP) Sudin Dukcapil Jakarta Selatan yang melayani Djoko di Kelurahan Grogol Selatan mengenalnya.

Halaman
1234
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Wito Karyono
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved