Sekjen DPC Gerindra Bantah Kabar Berkoalisi dengan PDI Perjuangan di Pilkada 2020 Kota Tangsel

Menurutnya, kesenjangan sosial di masyarakat Kota Tangsel merupakan sisi permasalahan menonjol pada wilayah yang kini dipimpin Airin Rachmi Diany.

Pasalnya, kebijakan demi kebijakan saat ini masih perlu kajian lebih mendalam agar dapat merealisasikan aspirasi dari kelompok masyarakat tertinggal di tengah pesatnya perkembangan Kota Tangsel sekarang ini.

"Saya melihat Tangsel dari segi sosialnya. Harus ada yang bisa mewakili suara (aspirasi) bukan hanya dari menengah ke atas, tapi menengah ke bawah."

Selain itu, kata dia, harus melihat kebutuhan Tangsel dari segi ekonomi.

"Kalau dilihat secara kasat mata, sudah lumayan maju dibanding dari beberapa area di Jakarta Raya, Jabodetabek untuk Tangsel ini sendiri. Tentunya suara mereka kita pastikan terdengar dan diwakilkan," katanya.

Selain itu, banyak  institusi pendidikan di Kota Tangsel turut menjadi perhatiannya.

• Fraksi Partai Gerindra Minta pemerintah Ubah Skema Bantuan Covid-19, dari Sembako menjadi Uang Tunai

• Sepak Terjang Wali Kota Tanjungpinang Syahrul, Berawal dari Guru SD hingga Pimpin DPD Gerindra Kepri

Dia bertekad memberi ruang bagi kaum milenial untuk menyumbangkan ide dan gagasan dalam membangun Kota Tangsel secara seksama.

"Tangsel itu banyak institusi pendidikan tinggi di sana, artinya banyak kebutuhan untuk anak muda. Itu salah satu hal yang saya pelajari dan saya lihat bahwa harus ada perhatian terhadap banyaknya mahasiswa dari luar Tangsel itu sendiri," katanya.

Mantan anggota Komisi VIII DPR RI periode 2014-2019 ini mengatakan, bidang sosial juga menjadi alasan utamanya terjun ke kancah perpolitikan Tanah Air.

Jika mendapat kesempatan maju di Pilkada 2020 Kota Tangsel, dia akan mewujudkan potensi  kebijakan seimbang di Kota Tangsel.

"Jujur sebenarnya setelah kemarin di DPR juga rada greget dan gemes. Saya kan latar belakangnya aktivis, biasa kalau ada masalah mau langsung turun dan diselesaikan langsung di lapangan," kata Rahayu.

"Sedangkan, di DPR itu lebih banyak cara lobbying, bicara tentang kebijakan level tinggi lumayan tergelitik. Saya gerah."

"Jadi maunya terjun langsung dan mencari solusi yang bisa langsung dirasakan oleh masyarakat," kata Rahayu Saraswati Djojohadikusumo. (m23)