Pilkada Tangsel

Bawaslu Tangsel Belum Temukan Dalang Pesan Berantai Permintaan Data ASN

Kasus yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel itu belum dapat menemukan siapa dalang dibalik tersebarnya pesan berantai

Warta Kota/Rizki Amana
Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep (kiri), Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar (tengah), Ketua Bawaslu Provinsi Banten, Didih M Sudi (kanan) saat menggelar konferensi pers di Kantor Bawaslu Kota Tangsel, Selasa (30/6/2020). 

WARTAKOTALIVE.COM, SERPONG - Kasus pesan berantai seruang permintaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) dan non ASN lingkup Pemerintah Kota Tangsel berbuntut panjang.

Pasalnya, kasus yang ditangani Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangsel itu belum dapat menemukan siapa dalang dibalik tersebarnya pesan berantai hingga menimbulkan polemik di publik terkait netralitas ASN pada Pilkada 2020 Kota Tangsel.

Anggota Bawaslu RI Divisi Hukum, Fritz Edward Siregar mengaku kasus pesan berantai itu masih dalam tahapan kajian terkait pihak Bawaslu Kota Tangsel.

Ada Jenglot dan Alat Perdukunan dalam Tas Milik Terduga Pelaku Pembakar Mobil Via Vallen

Tagar KentutJugaPajakinAja Jadi Trending Twitter Usai Heboh Isu Sepeda Kena Pajak

Kajian yang dimaksud berupa mendalami kasus dari beberap sumber yang terkait untuk dapat menyimpulkan unsur pelanggaran atau tidaknya pada kasus tersebeut.

"Memang saat ini Bawaslu sudah melakukan pembahasana bersama dengan Sentra Gakkumdu (Penegakan Hukum Terpadu) apakah ada dugaan pelanggaran pidana di dalam temuan tersebut," kata Fritz di Kantor Bawaslu Kota Tangsel, Selasa (30/6/2020).

"Dan Bawaslu menetapkan apakah itu sebuah tindakan atau melanggar netralitas ASN, apakah itu merupakan dugaan untuk pelanggaran pidana. Itu harus dibahas nanti dibuat dalam kajian nanti baru akan diputuskan melanggar UU yang mana. Dan berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari Pak Ketua (Bawaslu Kota Tangsel) Acep bahwa sekarang Sentra Gakkumdu sedang membahas dugaan pelanggaran tersebut," sambungnya.

Frits membenarakan adanya pesan berantai itu berdampak di kalangan publik akan sikap netralitas ASN.

Izin Reklamasi Ancol Terbit, DPRD DKI Akui Kecolongan Lantaran Tak Ada Reklamasi Dalam Kepgub

VIDEO: Simulasi Kopaska Serbu Teroris di Pulau Damar yang Ingin Kacaukan Navigasi Pesawat Terbang

Menurutnya kasus itu merupakan konflik sosial politik yang biasa ditemukan saat kontestasi perhelatan pentas politik lima tahunan tersebut.

"Kalau kita lihat dari salah satu dasar dari indeks kerawanan itu adalah mengenai konflik sosial politik. Indeks sosial politik itu berhubungan antar partai poltik kemudian para pemimpin di semua daerah dan termasuk juga netralitas ASN," jelas Fritz.

"Maka Bawaslu harus bisa melihat bagaimana potensi pelanggaran netralitas ASN itu sangat bisa terjadi sehingga kegiatan-kegiatan yang berkaitan untuk mencegah sehingga netralitas itu tetap dipatuhi," sambungnya.

Jokowi Marah, Rocky Gerung: Jadi Kita Anggap Saja Ini Drama Korea

PSBB Jakarta akan Berakhir 2 Juli 2020, Anies Belum Tentukan Sikap Soal PSBB Transisi

Diwartakan sebelumnya, Bawaslu Kota Tangsel telah memanggil Camat Pondok Aren, Makum Sagita dan Sekretaris Kelurahan (Sekel) Jurang Mangu Timur, Sidik terkait pesan berantai tersebut.

Namun, keterangan dari kedua belah pihak terpanggil itu tak dapat menyimpulkan dalang di balik aktor utama perintah penyebar pesan tersebut. (m23)

Penulis: Rizki Amana
Editor: Dodi Hasanuddin
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved