ASN

Anies Baswedan Tidak Pangkas TKD Pegawai Negeri Sipil dalam 5 Bidang Pekerjaan ini

TKD pegawai negeri DKI Jakarta yang bekerja dalam lima bidang ini tidak dipangkas. Mereka terutama bekerja untuk menangani pandemi virus corona.

istimewa
Petugas medis di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta yang ikut menangani pandemi virus corona termasuk salah satu bidang kerja yang tidak dipangkas tunjungan kerja daerah (TKD). 

WARTAKOTALIVE.COM, GAMBIR - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 49 tahun 2020.

Pergub yang ditetapkan pada 19 Mei 2020  itu tentang Rasionalisasi Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Berdasarkan data yang diterima Wartakotalive.com, pergub itu menjelaskan mengenai rasionalisasi masing-masing sebesar 25 persen untuk Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Selain itu, insentif pemungutan pajak daerah bersih yang diterima dan tunjangan transportasi bagi pejabat juga tidak dibayarkan.

Unggah Data THR TGUPP DKI Cair Rp 50 Juta, William PSI Bandingkan, ASN DKI Dipotong Termasuk TKD-nya

3 SKPD Pemprov DKI ini tidak Tangani Pandemi Corona, Tapi dapat TKD Penuh, DPRD: Gubernur harus Adil

Meski terdapat pemangkasan tunjangan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS, namun PNS yang bekerja dalam lima bidang pekerjaan ini tunjangannya tidak dipangkas.

Mereka adalah tenaga kesehatan dan tenaga penunjang kesehatan yang langsung menangani Covid-19 di rumah sakit umum daerah (RUSD) dan puskesmas.

Kemudian, petugas pemulasaran jenazah prosedur Covid-19, petugas pemakaman prosedur Covid-19, petugas pengelola data informasi epidemiologi Covid-19.

Selain itu, petugas yang terlibat langsung dalam penanganan pandemi virus corona.

TKD PNS DKI Mulai Dipotong Mei 2020, Ini Besaran Minimum dan Maksimal Potongan TKD

Beredar Instruksi Gubernur Pemotongan TKD Pegawai untuk Covid-19 Sebesar 20 Persen, ini Kata BKD DKI

Masing-masing Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dapat mengusulkan nama-nama PNS bila memiliki keahlian dalam menangani Covid-19.

Nantinya, nama mereka akan dimasukkan ke dalam daftar nama PNS yang dikecualikan terkena rasionalisasi TKD untuk diajukan kepada Gubernur DKI Jakarta melalui Sekretaris Daerah.

Halaman
12
Penulis: Fitriyandi Al Fajri
Editor: Intan Ungaling Dian
Sumber: Warta Kota
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved