Kartu Prakerja

Rachland Nashidik Minta Megawati dan BPIP Ingatkan Jokowi Batalkan Program Kartu Prakerja

Tayang: Sabtu, 16 Mei 2020 16:04 WIB

Editor: Dwi Rizki

lihat foto

Rachland Nashidik Minta Megawati dan BPIP Ingatkan Jokowi Batalkan Program Kartu Prakerja

Kolase Warta Kota (Warta Kota dan Antara Foto/Sigid Kurniawan)

Jokowi dan Rachland Nashidik

Baca Selanjutnya:

Trump Tolak Proposal Damai Iran yang Tuntut Ganti Rugi Rp 4.000 Triliun, Timur Tengah Makin Memanas

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Politisi Partai Demokrat Rachland Nashidik kembali menyinggung soal program Kartu Prakerja yang dinilai percuma pada masa pandemi saat ini.

Program pelatihan tersebut katanya tidak lebih penting dibandingkan dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang kini sangat dibutuhkan masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Rachland Nashidik lewat akun twitternya @RachlandNashidik; pada Sabtu (16/5/2020).

Dalam statsunya, Rachland Nashidik mengingatkan kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak kembali menghamburkan uang negara untuk program kerja yang tidak tepat.

"Duit negara jangan lagi-lagi dibuang buang percuma," ungkap Rachland Nashidik.

Dirinya pun meminta kepada Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri selaku partai pengusung untuk mengingatkan Jokowi.

Hal yang sama juga dimintanya kepada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).

Tujuannya agar Jokowi dapat segera menghentikan program Kartu Prakerja dan mengalihkan seluruh anggaran pelatihan tersebut menjadi BLT.

"Lebih baik Megawati dan BPIP sarankan Jokowi batalkan pelatihan online kartu prakerja. Dan pindahkan seluruh anggarannya jadi BLT bagi rakyat miskin,"usul Rachland Nashidik.

Tidak hanya dijadikan BLT, anggaran Kprogram Kartu Prakerja yang mencapai Rp 5,6 triliun itu katanya juga dapat dialokasikan untuk membayar defisit Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Sehingga kebijakan Jokowi soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang dinilai sangat membebani masyarakat dapat segera direvisi.

Hal tersebut katanya lebih membantu rakyat dibandingkan dengan menggelar Konser ' Bersatu Melawan Korona'.

"Atau untuk menalangi defisit BPJS. Itu lebih membantu rakyat daripada konser," tambahnya.

MAKI Minta KPK Selidiki Program Kartu Prakerja

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman meminta KPK menyelidiki dugaan korupsi di balik program Kartu Prakerja yang menggandeng delapan mitra platform digital.

"Saya meminta KPK sudah memulai melakukan proses penyelidikan atau setidaknya pengumpulan bahan/keterangan," kata Boyamin dikutip dari Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Boyamin mengaku, telah menyampaikan permintaannya itu kepada Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK saat ia menyambangi Gedung Merah Putih KPK, Senin tadi siang.

Menurut Boyamin, KPK sudah bisa melakukan penyelidikan karena telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang I dan gelombang II.

"Artinya jika ada dugaan korupsi, misalnya dugaan mark up, maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan," ujar Boyamin.

Boyamin menduga, penunjukan delapan mitra kerjasama pelatihan Kartu Prakerja tidak melalui lelang serta tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis.

• Empat Alasan Fadli Zon Agar Jokowi Segera Hentikan Kartu Prakerja dan Alihkan Anggaran untuk BLT

Sebab, sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra.

"Sehingga penunjukan delapan mitra itu juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli," ujar Boyamin.

Ia pun menduga ada praktik suap dalam penetapan harga pelatihan tersebut. Menurut Boyamin, biaya pelatihan itu jauh lebih mahal dibanding gaji guru atau dosen.

Boyamin juga membandingkan harga pelatihan masing-masing delapan mitra dengan kisaran antara Rp 200.000 hingga Rp 1.000.000 dengan pelatihan di Youtube dan Google yang gratis.

"Meskipun demikian, perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan," kata Boyamin.

Sebelumnya diberitakan, keberadaan Ruangguru di program pelatihan Kartu Prakerja 2020 dipersoalkan publik.

• Fadli Zon Ungkap Fakta Mengejutkan, Korban PHK Imbas Pandemi Covid-19 Capai 15 Juta Orang

Polemik Ruangguru akhirnya mendorong CEO-nya, Adamas Belva Syah Devara, mengundurkan diri dari jabatan Staf Khusus Presiden Joko Widodo.

Tidak cuma mempersoalkan posisinya saat itu sebagai stafsus milenial, banyak kalangan mempertanyakan status Ruangguru yang merupakan perusahaan penaman modal asing (PMA) asal Singapura.

Karena dianggap perusahaan asing, Ruangguru dinilai tidak layak mengelola pelatihan Kartu Prakerja yang menyedot anggaran hingga Rp 20 triliun dari APBN tersebut.

Hentikan KArtu Prakerja

Kritik terhadap pelaksanaan program Kartu Prakerja terus bermunculan, datang dari banyak kalangan.

Tidak terkecuali dilontarkan Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon.

Melalui program Kartu Prakerja, Pemerintah dinilainya hanya sedang mempertebal kantong sejumlah perusahaan aplikasi digital.

• Ridwan Kamil Kirim Surat Agar Program Kartu Prakerja Ditunda, Dananya Dialihkan ke Bantuan Tunai

• 5 Langkah Cara Daftar Kartu Prakerja dan Pastikan Anda Dapat Rp 600.000 setelah Ikuti Pelatihan

• Pengakuan Jujur Peserta Kartu PraKerja, Berharap Dapat Duit Ketimbang Pelatihan di Tengah Pandemi

Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 5,6 triliun, atau hanya terpaut sedikit di bawah nilai skandal Bank Century.

"Bahkan ada yang mengatakan bahwa program ini bukan 'pelatihan digital', tapi 'perampokan digital'," ungkap Fadli Zon dalam siaran tertulis pada Senin (4/5/2020).

"Intinya, pelaksanaan program ini “cacat” dan meleset dari tujuan," tegasnya.

Apabila dirumuskan, Fadli Zon mencatat setidaknya ada empat alasan kenapa program ini harus dianggap bermasalah.

Keadaan Normal

Pertama, program Kartu Prakerja dinilai tidak relevan mengatasi dampak wabah virus corona atau covid-19.

Program Kartu Prakerja pun dinilainya tidak menjawab krisis yang tengah dihadapi.

"Target peserta program ini, misalnya korban pemutusan hubungan kerja (PHK), jelas lebih membutuhkan bantuan berupa ‘cash transfer’ atau bantuan langsung tunai (BLT) daripada pelatihan online,"ungkap Fadli Zon.

"Lagi pula, mau usaha apa, atau kerja di mana, wong hampir semua perusahaan, termasuk sektor informal, saat ini semuanya tutup? BLT lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup di tengah covid-19," tegasnya.

Program Kartu Prakerja tersebut diakui Fadli Zon memang berangkat dari janji kampanye Presiden Joko Widodo atau Jokowi ketika Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 lalu.

Hanya saja menurutnya, realisasi janji tersebut tidak tepat apabila dilaksanakan pada masa pandemi.

"Jadi, konteks gagasannya adalah program dalam kondisi normal," ungkap Fadli Zon.

"Sehingga, memaksakan program tersebut di tengah situasi krisis, jelas bermasalah. Konsepnya jadi tidak relevan," tambahnya.

Tidak Masuk Akal

Alasan kedua diungkapkan Fadli Zon karena program Kartu Prakerja tidak masuk akal.

Sesudah terjadi pandemi Covid-19, Pemerintah telah mengubah tujuan program Kartu Prakerja ini menjadi membantu masyarakat yang terdampak wabah.

"Ini adalah skema bermasalah," imbuhnya.

Seperti poin pertama, Fadli Zon mengingatkan pemerintah untuk menyalurkan BLT apabila ingin membantu masyarakat terdampak.

Sehingga ditegaskannya pemerintah tidak perlu menggelar pelatihan.

Tujuannya agar anggaran Kartu Prakerja bisa utuh seratus persen sampai ke masyarakat, tidak terpotong oleh mitra penyedia jasa pelatihan.

"Jangan lupa, anggaran Rp 5,6 triliun yang masuk ke kantong platform digital itu mencapai 28 persen keseluruhan anggaran Kartu Prakerja," jelas Fadli Zon.

"Sekarang bayangkan, kalau hampir 30 persen anggaran bantuan bagi korban PHK, atau mereka yang kehilangan penghasilan, ternyata habis untuk hal-hal lain, dari sisi penganggaran ini jelas inefisiensi. Dari sisi administrasi, ini jelas maladministrasi," tegasnya.

Fadli Zon melanjutkan, apabila pemerintah tetap ngotot menggelar Kartu Prakerja dengan alasan materi pelatihan dianggap penting, dirinya mengingatkan anggaran tersebut tidak masuk akal.

Sebab, anggaran Program Kartu Prakerja yang mencapai sebesar Rp 5,6 triliun hanya untuk membeli video tutorial.

"Apa masuk akal biaya pelatihan online menyedot anggaran hingga Rp 5,6 triliun? Jangan lupa, duit sebesar itu habis hanya untuk membeli video tutorial. Ini kan tak masuk akal," jelasnya.

Sebagai pembanding, dirinya memaparkan anggaran TVRI dan RRI dalam APBN 2020 yang masing-masing sebesar Rp 1,2 triliun dan Rp 1,3 triliun.

Untuk membeli video, jumlahnya diperkirakannya hanya sekira Rp 500 miliar.

Merujuk hal tersebut, dirinya menyarankan agar produksi video Kartu Prakerja untuk diserahkan ke TVRI atau RRI.

Sehingga bukan hanya dapat menekan anggaran, video pelatihan tidak hanya dapat disaksikan peserta Kartu Prakerja, tetapi juga disaksikan seluruh masyarakat Indonesia.

"Bahkan, mereka tak perlu beli pulsa, kuota, atau memiliki ponsel Android untuk bisa mengakses," ungkap Fadli Zon.

"Jadi, menurut saya, skema program ini memang bermasalah," tambahnya.

Validasi Data Lemah

Menurut Fadli Zon, kriteria dan parameter penerima bantuan Kartu Prakerja tidak jelas.

Semua orang bisa mendaftar dan semuanya bisa mengaku berhak menerima bantuan.

Seleksi pun diungkapkannya hanya bersifat random yang tidak melibatkan verifikasi data atau sejenisnya.

"Menurut saya, penggunaan anggaran negara seharusnya tidak boleh gegabah seperti itu. Potensi penyelewengan jadi besar sekali," imbuh Fadli Zon.

Mitra Kartu Prakerja Tidak Kompeten

Hal terakhir, dirinya menilai mitra Kartu Prakerja tidak kompeten, walaupun diketahui mereka sukses sebagai marketplace.

"Misalnya, apa kompetensi Ruang Guru sehingga bisa memberi pelatihan serta sertifikasi keahlian jurnalistik pada orang lain?," tanya Fadli Zon.

"Bagaimana bisa peserta ditawari pelatihan mancing oleh perusahaan mitra? Apalagi, semua materi yang ditawarkan hanyalah tutorial dasar, yang bisa dicari gratis di internet atau ditonton di Youtube," tambahnya.

Hal tersebut diungkapkan Fadli Zon menjadi bukti tidak kompetennya delapan perusahaan yang ditunjuk sebagai mitra Kartu Prakerja.

Lagi pula, sebagai program pemerintah yang terkait dengan dunia usaha, program Kartu Prakerja menurutnya sama sekali tak melibatkan asosiasi dunia usaha, seperti Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), asosiasi UMKM ataupun Koperasi.

"Padahal, mereka adalah ‘user’ dari peserta program Kartu Prakerja," jelas Fadli Zon.

"Dengan empat catatan itu, saya kira program Kartu Prakerja ini sebaiknya dihentikan. Sesudah gelombang keempat, seharusnya Pemerintah mengevaluasi besar-besaran program ini dan mengalihkannya jadi sepenuhnya program BLT," tutupnya.

Sumber: WartaKota