Ridwan Kamil Kirim Surat Agar Program Kartu Prakerja Ditunda, Dananya Dialihkan ke Bantuan Tunai

WARTAKOTALIVE.COM, BANDUNG -- Usulan agar dana pelatihan online via Kartu Pra Kerja dialihkan ke bantuan langsung tunai terus bergulir.

 Sebelumnya hal itu disuarakan Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) dalam rangka memperingati hari buruh atau mayday 1 Mei 2020.

Hal serupa disampaikan Gubernur Jabar Ridwan Kamil.

• Buruh Butuh Makan Tak Butuh Pelatihan Online, Batalkan Kartu Pra Kerja Beranggaran Rp 5,6 Triliun

• Terenyuh Kisah Sedih Suami Istri Terkena PHK Massal Berbarengan di Bandara Soetta

Ia mengusulkan pelatihan online ditunda dan untuk tiga bulan ke depan dan bentuknya diubah jadi berupa bantuan langsung tunai atau subsidi upah.

Usulan tersebut tertuang dalam surat yang dikirimkan Gubernur pada 23 April 2020 kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi, mengatakan bersamaan surat tersebut, dilaporkan juga data industri atau perusahaan terdampak Covid-19.

• Buruhnya Terpapar Virus Corona, Dua Pabrik di Kabupaten Bekasi Terpaksa Tutup, Ini Penjelasannya

Juga pekerja yang dirumahkan atau terkena PHK.

Data ini telah dilaporkan juga kepada Project Management Office (PMO) Kartu Pra Kerja, sehingga dapat segera ditangani oleh pemerintah pusat melalui program tersebut.

"Update data ini langsung dikirimkan ke PMO Kartu Pra Kerja. Pak Gubernur Jabar (Ridwan Kamil) sudah mengirimkan surat.

"Termasuk usulan untuk para pekerja atau buruh ini, melalui perubahan dari pelatihan online menjadi subsidi upah," katanya melalui ponsel, akhir April lalu.

• PLN Bantah Gratiskan tagihan listrik Pelanggan PLN 900 VA Non Subsidi dan 1300 VA, ini Penjelasannya

Dalam surat tersebut disampaikan bahwa dalam menghadapi situasi tanggap darurat bencana wabah penyakit Covid-19 yang masih meningkat penyebarannya, Indonesia dan Jawa Barat dihadapkan dengan turunnya atau terhentinya produktivitas.

Hal itu berdampak terhadap pekerja atau buruh yang menjadi pengangguran.

Berkaitan dengan Program Kartu Pra Kena yang sekarang bentuknya menjadi pelatihan online, insentif untuk empat bulan, serta biaya survei, Gubernur pun mengusulkan sejumlah penyesuaian pada program tersebut.

Gubernur mengatakan secara nasional perlu ada arahan melalui surat edaran Menteri Ketenagakejaan, yang menyatakan jika ada pimpinan perusahaan atau industri yang tidak melaporkan keputusan untuk merumahkan atau mem-PHK sesuai ketentuan, maka perusahaan industrinya tidak diberikan stimulus keuangan

• Dari 10.551 Pasien Positif Covid-19 di Indonesia, 58 Persennya Adalah Laki-laki, 42 Persen Wanita

Gubernur juga mengusulkan supaya pimpinan perusahaan atau industri sampai ke tingkat manajer untuk mengurangi jumlah penghasilan atau tunjangan yang diterima.