Breaking News:

Hari Buruh

Buruh Butuh Makan Tak Butuh Pelatihan Online, Batalkan Kartu Pra Kerja Beranggaran Rp 5,6 Triliun

Bertepatan dengan hari buruh Jumat (1/5/2020) hari ini, sejumlah serikat buruh mendesak pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja.

Editor: Wito Karyono
Wartakotalive.com/Angga Bhagya Nugraha
Ilustrasi peringatan Hari Buruh Internasional (Mayday) di kawasan Patung kuda dan Monimen Nasional, Jakarta Pusat, tahun lalu. Kini banyak buruh di PHK karena corona, tak ada lagi unjuk rasa. 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Bertepatan dengan hari buruh atau May Day yang jatuh pada Jumat (1/5/2020) hari ini, sejumlah serikat buruh mendesak pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja.

Program pelatihan senilai 5,6 Triliun itu dinilai tak efektif untuk menolong masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona Covid-19.

Tuntutan ini salah satunya disuarakan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK).

Besok Hari Buruh Tidak Ada Aksi Demonstrasi, Hanya Gelar Spanduk di DPR RI

Sejarah Penetapan Hari Buruh, Perbedaan May Day dan mayday hingga Peringatan di Tengah Wabah Corona

"ASPEK Indonesia juga menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Presiden ASPEK Mirah Sumirat lewat keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020).

Mirah menegaskan, saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online.

Ia meminta pemerintah tak menjebak rakyat dengan janji manis Kartu Prakerja yang manfaatnya tidak dirasakan langsung.

Ini Daftar Lengkap Mutasi Polri Per 1 Mei, 9 Kapolda Serentak Diganti, Muhammad Iqbal Kapolda NTB

"Anggaran sebesar Rp 5,6 Triliun untuk program Kartu Prakerja sebaiknya dialihkan untuk memberikan bantuan langsung kepada msayarakat dan sebagai jaring pengaman bagi korban PHK dampak pandemic Covid-19," kata Mirah.

Mirah berharap DPR juga tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Prakerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut dia, juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia.

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved