Buruh Butuh Makan Tak Butuh Pelatihan Online, Batalkan Kartu Pra Kerja Beranggaran Rp 5,6 Triliun

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Bertepatan dengan hari buruh atau May Day yang jatuh pada Jumat (1/5/2020) hari ini, sejumlah serikat buruh mendesak pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja.

Program pelatihan senilai 5,6 Triliun itu dinilai tak efektif untuk menolong masyarakat yang mengalami pemutusan hubungan kerja akibat pandemi virus corona Covid-19.

Tuntutan ini salah satunya disuarakan oleh Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK).

• Besok Hari Buruh Tidak Ada Aksi Demonstrasi, Hanya Gelar Spanduk di DPR RI

• Sejarah Penetapan Hari Buruh, Perbedaan May Day dan mayday hingga Peringatan di Tengah Wabah Corona

"ASPEK Indonesia juga menuntut kepada Pemerintah untuk membatalkan program Kartu Prakerja yang sangat tidak bermanfaat dan hanya menghambur-hamburkan uang rakyat," kata Presiden ASPEK Mirah Sumirat lewat keterangan tertulis, Jumat (1/5/2020).

Mirah menegaskan, saat ini rakyat butuh makan, tidak butuh pelatihan online.

Ia meminta pemerintah tak menjebak rakyat dengan janji manis Kartu Prakerja yang manfaatnya tidak dirasakan langsung.

• Ini Daftar Lengkap Mutasi Polri Per 1 Mei, 9 Kapolda Serentak Diganti, Muhammad Iqbal Kapolda NTB

"Anggaran sebesar Rp 5,6 Triliun untuk program Kartu Prakerja sebaiknya dialihkan untuk memberikan bantuan langsung kepada msayarakat dan sebagai jaring pengaman bagi korban PHK dampak pandemic Covid-19," kata Mirah.

Mirah berharap DPR juga tegas untuk meminta dihentikannya program Kartu Prakerja yang diduga sarat dengan patgulipat dan cuma bagi-bagi proyek.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), lanjut dia, juga harus tegas dan jujur dalam menegakkan hukum di Indonesia.

"Selamatkan uang rakyat! Jangan sampai justru di tengah wabah dan jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, ada pihak-pihak yang mengambil keuntungan untuk memperkaya diri dan kelompoknya dari uang rakyat," kata dia.

• Ngobrol Santuy Bareng Adi Putra, Ini Alasan Fotografer Milenial Multitalenta Itu Berkarya di Jepang

Hal yang sama juga disuarakan oleh Federasi Buruh Lintas Pabrik (FBLP). Presiden FBLP Jumisih menyebut, Kartu Prakerja bukan solusi untuk mengurangi beban masalah buruh dan keluarga.

"Karena Kartu Prakerja justru lebih banyak menjadi agen aliran dana untuk para perusahaan penyedia training yang sebetulnya training-training itu bisa didapat dari YouTube," kata dia.

Jumisih menyebut yang sebenarnya dibutuhkan rakyat adalah kebutuhan bertahan hidup dan asupan gizi yang memadai dalam situasi pandemi.

"Serta bagaimana setelah pandemi ada lapangan pekerjaan yang tersedia," ucap Jumisih.

• Liga 1 2020 Terhenti Akibat Virus Corona, Indar Istiqnan Bantu Ayah Jualan Furniture Jepara