Virus Corona

Fadli Zon Ungkap Fakta Mengejutkan, Korban PHK Imbas Pandemi Covid-19 Capai 15 Juta Orang

Fadli Zon Ungkap Fakta Mengejutkan, Korban PHK Imbas Pandemi Covid-19 Capai 15 Juta Orang

Editor: Dwi Rizki
Istimewa
Fadli Zon adalah Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, saat menjadi pembicara dalam sesi pertama "The Central Role of Education in the 2030 Agenda for Sustainable Development" di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). 

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Pandemi virus corona yang merebak di Indonesia sejak dua bulan belakangan memicu pelemahan ekonomi bangsa. 

Krisis yang terjadi pun memaksa seluruh perusahaan memangkas pengeluaran mereka lewat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada pegawainya. 

Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon mengungkapkan data PHK di Indonesia sepanjang pandemi virus corona.

Menurut data Kamar Dagang Industri Indonesia (Kadin), jumlah korban PHK saat ini bisa mencapai 15 juta orang. 

Angka ini ditegaskannya jauh lebih besar dari data yang dirilis Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) pada 20 April lalu. 

Kemenaker mencatat jumlah PHK selama pandemi hanya sebanyak 2,8 juta jiwa. 

"Sebagai catatan, angka 15 juta itu sudah menghitung para pekerja di sektor UMKM yang juga terkena dampak pandemi," ungkap Fadli Zon dalam siaran tertulis pada (4/5/2020).

"Realitasnya bisa saja korban PHK lebih besar dari 15 juta karena hampir mayoritas sektor kerja baik formal maupun informal terdampak covid-19," jelasnya.

Oleh karena itu, Fadli Zon mendesak pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi menghentikan program Kartu Prakerja. 

Sehingga anggaran program Kartu Prakerja sebesar Rp 5,6 triliun dapat dialihkan menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan kepada masyarakat.

"Itu sebabnya biaya pelatihan Kartu Prakerja yang tak masuk akal tadi harus segera dipangkas, dihentikan dan dialihkan BLT untuk memperluas penerima bantuan di tengah krisis ini," ungkap Fadli Zon.

Empat Alasan Fadli Zon Agar Jokowi Segera Hentikan Kartu Prakerja dan Alihkan Anggaran untuk BLT

Berujung Perkara

Tidak hanya merujuk prioritas penanganan bencana pandemi, alasan dirinya mendesak pembatalan Kartu Prakerja juga dikarenakan potensi perkara di kemudian hari. 

Sebab, sejak awal pelaksanaannya, Kartu Prakerja telah menuai polemik. 

Mulai dari penunjukan langsung perusahaan swasta sebagai mitra Kartu Prakerja, seperti Ruangguru yang dimiliki oleh mantan Staf Khusus Presiden, Adamas Belva Devara. 

Halaman
12
Sumber: Warta Kota
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved