PSBB Bodebek

PSBB Bodebek Diperpanjang, Ini Persyaratan yang Harus Dipenuhi Para Pekerja Bila Tak Bisa WFH

PSBB Bodebek diperpanjang mulai 13 hingga 26 Mei 2020. Lalu apa saja yang harus dipenuhi oleh para pekerja yang harus ke kantor?

Dok Humas Pemkot Bekasi
Pemerintah Kota Bekasi melakukan tes swab PCR terhadap pedagang dan pembeli di 12 pasar dan dua pertokoan belum lama ini. Pemprov Jawa Barat menyetujui perpanjangan PSBB di Bogor, Depok, dan Bekasi (PSBB Bodebek) mulai 13 hingga 26 Mei 2012. 

WARTAKOTALIVE.COM, BANDUNG - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah meneken keputusan dan peraturan gubernur tentang perpanjangan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi (PSBB Bodebek) pada Selasa (12/5/2020) malam.

Perpanjangan PSBB Bodebek itu berlaku mulai 13 hingga 26 Mei 2020. 

Lalu apa kiranya yang perlu diperhatikan oleh warga di ketiga wilayah penyangga Ibu Kota jakarta tersebut terkait perpanjangan PSBB?

Bayar Denda, Kendaraan Ditahan hingga Bersihkan Fasilitas Umum untuk Pelanggar PSBB Tahap 3

Warga Bekasi Remehkan Virus Corona, Rahmat Effendi Sebut Denda Rp 500.000 bagi Pelanggar PSBB

PSBB Tahap Ketiga, Pemkot Depok Akan Melakukan Rapid Test Terhadap 5.000 Warganya, Simak Lokasinya

Tentu saja, salah satu yang menjadi perhatian adalah aturan itu sendiri.

Aturan itu tertuang dalam Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2020 tentang pergerakan orang pekerja pemerintahan dan swasta yang  tidak bisa work from home (WFH).

Selain wajib membawa KTP, pekerja juga diharuskan membawa surat tugas dari kantor.

Selain itu, para pekerja harus membawa surat bebas Covid-19 dengan menunjukkan hasil negatif melalui tes PCR dan rapid test.

"Semuanya telah ditandatangani, PSBB Bodebek resmi diperpanjang untuk kedua kalinya berlaku 13-26 Mei 2020,” ujar Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Barat Daud Achmad, Rabu (13/5/2020) malam.

Selain itu, bagi pekerja yang tidak mewakili lembaga pemerintahan dan swasta, harus ada surat pernyataan di atas materai bahwa mereka benar bekerja atas sepengetahuan lurah/kepala desa.

Aktivitas yang diperbolehkan

Selain pergerakan orang, Pergub 39 juga mengatur lebih spesifik mengenai aktivitas yang dibolehkan selama PSBB, terutama soal pengangkutan barang.

Halaman
1234
Editor: Fred Mahatma TIS
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved