Kabar Tokoh
Hari Ini Anies Baswedan Ulang Tahun Ke-51, Anies Jadi Trending, Isi Selain Ucapan HUT juga Kecaman
Hari Ini 7 Mei 2020 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berulang tahun ke-51. Nama Anies pun menjadi trending di Twitter.
lihat foto
Persoalan belum berhenti di situ. Rupanya, ada KK yang semestinya mendapatkan bansos dari Kemensos, namun juga mendapatkan bansos dari Pemprov DKI Jakarta alias mendapatkan double.
Karena karut marut itu pula, bahkan ada KK yang semestinya mendapatkan bansos, malah tidak mendapatkannya.
Selain itu, Kemensos juga meminta Pemprov DKI untuk mengerahkan RT/ RW mendata warga miskin terdampak Covid-19 yang belum masuk.
Tujuannya, agar mereka tetap mendapatkan bansos.
• Penyanyi Adele Sukses Diet dan Kini Bertubuh Langsing, Ternyata Jalani Diet Ini
"Karena banyak orang miskin baru gara-gara Covid-19. Pengusaha UMKM juga banyak yang mata pencahariannya hilang dan itu tidak ada dalam data," ujar Muhadjir.
Namun, rupanya data calon penerima bansos itu juga tak kunjung diserahkan ke Kemensos.
Padahal di sisi lain masyarakat banyak yang berteriak karena tidak mendapatkan bansos.
"Jadi di lapangan kacau. Karena daftar (warga penerima bansos) yang diturunkan kepada Kemensos itu adalah yang (data) punya Gubernur."
"Nah, sementara RT/ RW juga punya data sendiri yang itu mestinya dikirim ke Kemensos, tapi tidak dikirim," papar Muhadjir.
Muhadjir menegaskan, pemerintah hanya ingin semua KK miskin yang terdampak Covid-19 mendapatkan bansos secara merata, tepat sasaran dan tidak ada yang tumpang tindih.
• Berduka Kehilangan Ayah, Nikita Willy: I Love You Dad, Sleep Tight My Love
Sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku tak mampu menyalurkan bantuan sosial untuk 1,1 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM) di wilayahnya.
Bendahara Negara itu menjelaskan, Pemerintah Provinsi DKI menyatakan tidak memiliki anggaran dan meminta pemerintah pusat untuk menyalurkan bansos kepada 1,1 juta KPM tersebut.
Dengan demikian, beban penyaluran bantuan sosial untuk 4,7 juta KPM dibebankan seluruhnya kepada pemerintah pusat.
Sri Mulyani pun mengatakan, pemerintah pusat harus meningkatkan alokasi anggaran bansos dengan tambahan limpahan KPM yang tidak mampu dicover oleh pemerintah provinsi DKI Jakarta.
