Mahfud MD Sebut Pemerintah Bakal Longgarkan PSBB, Achmad Yurianto Justru Bilang Sebaliknya
Achmad Yurianto membantah adanya wacana pelonggaran atau relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
lihat foto
WARTAKOTALIVE, JAKARTA - Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto membantah adanya wacana pelonggaran atau relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
"Tidak ada (pelonggaran atau relaksasi PSBB)," ujar Yuri ketika dihubungi Tribunnews, Senin (4/5/2020).
Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan tersebut mengatakan, teknis pelaksanaan PSBB adalah kewenangan masing-masing pemerintah daerah.
• Dua Jambret Gagal Rebut Handphone Warga Johar Baru, Ujung-ujungnya Babak Belur Dihakim Massa
Sehingga, pemerintah pusat sendiri, kata Yuri, hanya fokus pada kerangka kebijakan semata.
"Teknis pelaksanaan PSBB itu kewenangan daerah sesuai Perda-nya masing masing."
"Pusat hanya kerangka kebijakan saja," jelas Yuri.
• Selfie Berlatar Makam Pasien Covid-19, Wali Kota Bekasi: Sayangi Diri Kita Sendiri
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengungkapkan, pemerintah mempertimbangkan relaksasi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) karena sejumlah pertimbangan.
Relaksasi PSBB yang dimaksud Mahfud MD adalah pelonggaran-pelonggaran dalam penerapan aturan PSBB, namun dalam praktiknya tetap mempertimbangkan aspek keselamatan.
Sejumlah pertimbangan terkait relaksasi PSBB yang disebut Mahfud MD antara lain keluhan masyarakat yang kesulitan mencari nafkah dan belanja.
• Kena PHK Massal, Buruh di Tangerang Iris Urat Nadi di Pergelangan Tangan Hingga Meninggal
Pemerintah juga mempertimbangkan tingkat stres masyarakat.
"Karena kita tahu kalau terlalu dikekang juga akan stres."
"Nah, kalau stres itu imunitas orang itu akan akan melemah, juga akan menurun."
• Kadin Sebut Pandemi Covid-19 Bikin 40 Juta Orang Menganggur, Napas UMKM Tinggal Dua Bulan
"Oleh sebab itu kita memikirkan, mari kerjakan ini semua secara sabar bersama-sama," kata Mahfud MD dalam tayangan Berita Satu News Channel bertajuk Inspirasi Ramadhan, Sabtu (2/5/2020).
Ia mencontohkan bentuk-bentuk relaksasi PSBB nantinya antara lain rumah makan dan tempat perbelanjaan akan bisa beroperasi dengan protokol khusus yang dirancang pemerintah.
"Misalnya rumah makan boleh buka dengan protokol begini."
• UPDATE Kasus Covid-19 di Indonesia: Positif 10.551 Orang, 1.591 Pasien Sembuh, 800 Meninggal
"Kemudian orang boleh berbelanja dengan protokol begini, dan seterusnya dan seterusnya, ini sedang dipikirkan," beber Mahfud MD.
Karena itu, menurutnya saat ini yang diperlukan adalah kesadaran bersama dari semua pihak untuk tetap mematuhi aturan keamanan yang diatur oleh pemerintah terkait Covid-19, antara lain menjaga jarak fisik.
Hal itu karena menurutnya saat ini siapa pun yang lengah akan bisa terkena Covid-19.
• Naik Motor Bonceng Tiga Sambil Tenteng Celurit, Tiga Remaja di Bekasi Dihajar Warga
"Sekarang ini sama, sama-sama posisinya di depan Covid itu sama."
"Siapapun yang lengah akan diserang."
"Oleh sebab itu kita harus saling sama-sama menjaga, jangan biarkan ditulari orang lain dan jangan juga menulari orang lain."
• Dari 79.152 Warga Jakarta yang Ikut Rapid Test, 3.022 Orang Dinyatakan Positif Covid-19
"Nah, itulah sekarang protokol yang diatur oleh pemerintah," ucap Mahfud MD.
Mahfud MD lantas menjelaskan kebijakan pemerintah dalam perang melawan pandemi covid-19 di bidang kesehatan, ekonomi, dan sosial.
Di bidang kesehatan, Mahfud MD mengatakan pemerintah tegas mengikuti dan mengadopsi protokol WHO terkait penanganan Covid-19.
• Covid-19 Masuk Kepulauan Seribu, Pulau Sebaru Diusulkan Jadi Tempat Observasi dan Isolasi Pasien
Mahfud MD menjelaskan, kebijakan itu di antaranya imbauan penggunaan masker di luar rumah, cuci tangan, phsyical distancing, serta penguraian kerumunan yang bisa membuat kontak fisik secara dekat.
Di bidang ekonomi, Mahfud MD mengatakan pemerintah menghendaki kegiatan ekonomi tetap berjalan, namun tetap mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditentukan.
Hal itu disampaikan Mahfud MD dalam keterangan yang dibagikan Tim Humas Kemenko Polhukam, Minggu (3/5/2020).
• Tak Ingin Masyarakat Stres karena Terlalu Dikekang, Pemerintah Bakal Longgarkan Aturan PSBB
"Karena di berbagai tempat itu berbeda. Ada yang begitu ketat, orang mau bergerak ke sana tidak bisa, mau nyari uang tidak bisa, mau ini tidak bisa."
"Tapi di tempat lain ada orang yang melanggar dengan begitu mudahnya."
"Nah, ini yang dimaksud kemudian perlu dilakukan relaksasi."
• BREAKING NEWS: Pasien Kasus Covid-19 di Indonesia Tembus 11.192 Orang, 1.876 Sembuh, 845 Meninggal
"Relaksasi itu bukan berarti lalu melanggar protokol kesehatan," katanya.
Di bidang sosial, Mahfud MD mengatakan, pemerintah menerapkan kebijakan bantuan sosial.
Mengacu pada arahan Presiden Joko Widodo kepadanya, Mahfud MD mengatakan bantuan sosial terutama untuk masyarakat miskin perkotaan, harus diberikan secara cepat dan tepat.
• Sudah 5.700 Pekerja Migran Indonesia dan ABK Pulang dari Luar Negeri di Tengah Pandemi Covid-19
Namun menurutnya, jika dalam suatu kondisi tertentu memaksa pemerintah memilih satu di antara cepat atau tepat, maka Jokowi meminta agar bantuan sosial tersebut diberikan secara cepat lebih dahulu.
"Semuanya segera diberi. Soal pembukuannya nanti, administrasi mungkin karena banyak orang tidak punya KTP, tidak jelas rumahnya, tapi jelas-jelas membutuhkan, cepat diberi."
"Nanti bisa diadministrasikan tersendiri tanpa menjadikan kartu penduduk dan alamat yang jelas sebagai prasyarat untuk mendapatkan itu," beber Mahfud MD. (Vincentius Jyestha/Gita Irawan)
