Pariwisata Dunia Bakal Terjadi Perang Diskon, Ini Prediksi Dewan Pariwisata Hong Kong Usai Covid-19

"Saya yakin kelesuan sektor pariwisata akibat pandemi virus korona akan berlangsung hingga akhir tahun. Tahun depan, tentu akan terjadi booming pariwisata. Semua orang ingin keluar dan berwisata," ungkapnya.

Jokowi: Ekonomi Kawasan ASEAN Diprediksi Hanya akan Tumbuh Sekitar 1 Persen Tahun Ini

Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi memberikan pernyataan terkait kondisi pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN tahun ini.

Di akun Twitternya @Jokowi, sebut ekonomi kawasan ASEAN diprediksi hanya akan tumbuh sekitar 1 persen tahun ini.

Diketahui, prediksi pertumbuhan ekonomi kawasan ASEAN 2020 prediksi Jokowi hanya 1 persen tersebut, lantaran dampak dari wabah virus corona atau Covid-19.

"Ekonomi kawasan ASEAN diprediksi hanya akan tumbuh sekitar 1 % tahun ini," tulis akun Twitter @jokowi, dikutip Wartakotalive.com, Selasa (14/4/2020).

• Fraksi Gerindra DPRD DKI Klaim Ariza Bakal Dilantik Presiden Jokowi sebagai Wagub Dampingi Anies

• Presiden Jokowi Ingatkan Agar Indonesia Siap Hadapi Potensi Resesi Ekonomi Global Akibat Covid-19

• BREAKING NEWS: Jokowi Tetapkan Pandemi Covid-19 Sebagai Bencana Nasional

Mengenai prediksi tersebut, Jokowi ajak negara-negara ASEAN kerjasama untuk melakukan pemutusan mata rantai penyebaran virus corona.

"Karena itu, negara-negara ASEAN perlu bekerja sama untuk: pertama, memutus mata rantai penyebaran virus di masing-masing negara, di kawasan ASEAN, dan di perbatasan," tulisnya.

Selain itu, kata Jokowi, kerjasama dengan melakukan pencegahan hambatan lalu lintas barang.

Namun menurutnya, hanya pergerakan orang yang harus dibatasi tanpa membatasi pergerakan barang.

"Kedua, mencegah hambatan lalu lintas barang. Pergerakan orang dibatasi, tapi pergerakan barang tidak boleh terhambat, utamanya bahan pokok, obat, dan alat kesehatan.

ASEAN harus memiliki pengaturan bersama sebagai rujukan untuk menghindari melemahnya ekonomi kawasan," tulisnya.

Terakhir, Jokowi menyampaikan agar di setiap negara-negara ASEAN harus mempunyai komitmen untuk lindungi warga ASEAN.

Ia juga mengatakan sangat menyambut baik mengenai pembuatan ASEAN Covid-19 Response Fund, guna hadapi situasi darurat saat ini.

"Ketiga, kita harus memiliki komitmen melindungi warga ASEAN, termasuk para pekerja migran. Terakhir, terkait kerja sama dengan mitra ASEAN seperti Jepang, Korea dan Tiongkok, saya menyambut baik pembuatan ASEAN Covid-19 Response Fund untuk menghadapi situasi darurat saat ini," tulisnya.

Jokowi Ingatkan Agar Indonesia Siap Hadapi Potensi Resesi Ekonomi Global

Pemerintah Indonesia mulai mengantisipasi kemungkinan terburuk akibat adanya pandemi Covid-19 yang melanda dunia, tak terkecuali Indonesia.

Kemungkinan terburuk itu, salah satunya, adalah terjadinya resesi ekonomi global.

Untuk itu, Presiden Joko Widodo mengingatkan jajaran menteri dan kepala daerah untuk bersiap dengan skenario dalam mengantisipasi dampak negatif terhadap ekonomi dari pandemi Covid-19, termasuk kemungkinan terjadinya resesi ekonomi global.

“Dan berbagai lembaga internasional, baik IMF (Dana Monter Internasional), Bank Dunia, dan lain-lain sudah memprediksi ekonomi global 2020 akan memasuki periode resesi. Hitung-hitungan terakhir yang saya terima, ekonomi bisa tumbuh negatif,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (14/4/2020).

Presiden menerima laporan bahwa pertumbuhan ekonomi global dapat terkontraksi mencapai -2,8 persen pada tahun ini karena situasi pandemi virus Corona jenis baru.

"Oleh sebab itu kita harus menyiapkan diri dengan berbagai skenario," ujarnya.

Untuk Indonesia, Kepala Negara menyebutkan memang terdapat potensi perlambatan laju pertumbuhan ekonomi.

Penurunan laju kegiatan ekonomi itu tidak hanya terjadi di Indonesia, namun juga terjadi di hampir seluruh negara di dunia.

“Kita harus berbicara apa adanya. Target pembangunan dan pertumbuhan ekonomi 2020 akan terkoreksi cukup tajam,” ujarnya.

Presiden meminta masyarakat tetap optimstistis bahwa pemulihan ekonomi akan cepat terjadi, setelah masalah Covid-19 terselesaikan.

“Kita juga tidak boleh pesimistis. Kita harus tetap berikhtiar, berusaha, bekerja keras dalam upaya pemulihan. Baik pemulihan kesehatan maupun pemulihan ekonomi. Insya Allah kita bisa,” ujar dia,

Di instrumen fiskal APBN 2020, pemerintah mengasumsikan pertumbuhan ekonomi domestik sebesar 5,3 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani sebelumnya memaparkan sebuah skenario berat, jika dampak Covid-19 terus berlanjut, maka pertumbuhan ekonomi domestik bisa hanya mencapai 2,3 persen di 2020.

Presiden Jokowi minta sisir kembali APBN 2020, pangkas belanja tidak penting

Presiden Joko Widodo memerintahkan Kementerian dan Lembaga serta pemerintah daerah untuk menyisir kembali anggaran dan memangkas pagu-pagu belanja yang tidak prioritas, untuk kemudian dialokasikan kepada pembiayaan penanganan dampak virus Corona baru atau pandemi COVID-19.

Presiden, dalam sidang kabinet paripurna melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa, meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk memangkas belanja-belanja tidak penting untuk situasi saat ini seperti perjalanan dinas, rapat, dan pagu belanja lain yang tidak menimbulkan manfaat langsung ke rakyat.

“Terkait refocussing dan realokasi anggaran APBN 2020, saya ingin menekankan sekali lagi agar seluruh kementerian, seluruh lembaga, seluruh Pemda menyisir kembali APBN dan APBD-nya. pangkas belanja-belanja yang tidak prioritas,” ujarnya.

Kepala Negara menegaskan jajaran K/L dan Pemda harus memfokuskan kebijakan anggaran untuk penanganan COVID-19.

“Baik di bidang kesehatan maupun penanganan dampak sosial ekonominya, sudah berkali-kali saya sampaikan jangan sampai lari dari tiga prioritas yang saya sudah sampaikan yaitu pertama kesehatan, terutama terkait COVID-19, kedua jaring pengaman sosial, dan ketiga stimulus bagi pelaku UMKM dan pelaku usaha,” ujarnya.

Presiden hingga saat ini mendapat laporan masih banyak Pemda yang belum melakukan perubahan dalam struktur anggarannya atau masih bekerja secara business as usual.

Menurut Kepala Negara, masih terdapat 103 daerah yang belum menyusun anggaran jaring pengaman sosial, kemudian 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi akibat Covid-19, dan sebanyak 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Saya mencatat masih beberapa daerah yang APBD-nya business as usual. Ini saya minta Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) saya minta Menteri Keuangan (Sri Mulyani Indrawati) agar mereka ditegur," ujar Presiden.

Presiden Jokowi minta Mendagri-Menkeu tegur daerah yang tak ubah APBD

Presiden Joko Widodo meminta agar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegur ratusan daerah yang belum mengubah anggarannya untuk mengatasi pandemi Covid-19.

"Saya melihat saya cermati saya catat, masih ada beberapa daerah yang APBD-nya 'business as usual', saya minta Menteri Dalam Negeri, saya minta Menteri Keuangan agar mereka ditegur," kata Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Selasa.

Presiden menyampaikan hal tersebut dalam pengantar Sidang Kabinet Paripurna melalui "video conference" bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin, para menteri Kabinet Indonesia Maju serta para kepala lembaga negara.

"Ada 103 daerah yang belum menganggarkan jaring pengaman sosial. Ada 140 daerah yang belum menganggarkan penanganan dampak ekonomi dan bahkan ada 34 daerah yang belum menyampaikan data anggaran untuk penanganan Covid-19," tambah Presiden.

Menurut Presiden, daerah-daerah tersebut belum satu visi dengan pemerintah pusat.

"Artinya ada di antara kita yang masih belum memiliki respon dan memiliki 'feeling' dalam situasi yang tidak normal ini. Sekali lagi saya minta Mendagri, Bu Menkeu membuat pedoman bagi daerah-daerah untuk melakukan realokasi dan 'refoccusing' anggaran kegiatan-kegiatan yang ada," tegas Presiden.

Tujuannya adalah agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki satu visi, memiliki prioritas yang sama untuk mengatasi penyebaran Covid-19.

Presiden Jokowi sebelumnya sudah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa pada 20 Maret 2020.

Tujuannya adalah agar kementerian dan pemerintah daerah melakukan "refoccusing" kegiatan dan realokasi anggaran untuk mempercepat penanganan Covid-19 baik terkait isu-isu kesehatan maupun bantuan sosial untuk mengatasi persoalan ekonomi.

Hingga Senin (13/4/2020), jumlah positif Covid-19 di Indonesia mencapai 4.557 kasus dengan 380 orang dinyatakan sembuh dan 399 orang meninggal dunia.

Kasus positif Covid-19 ini sudah menyebar di seluruh 34 provinsi di Indonesia dengan daerah terbanyak positif berturut-turut yaitu DKI Jakarta (2.186), Jawa Barat (540), Jawa Timur (440), Banten (285), Sulawesi Selatan (223), Jawa Tengah (203), Bali (86), Papua (68), Sumatera Utara (67), Yogyakarta (57).

Berdasarkan data dari situs Worldometers, hingga Selasa (14/4) pagi terkonfirmasi di dunia ada 1.925.190 orang yang terinfeksi virus Corona dengan 119.701 kematian sedangkan sudah ada 447.833 orang yang dinyatakan sembuh.

Kasus di Amerika Serikat mencapai 587.155 kasus, di Spanyol 170.099 kasus, di Italia 159.516 kasus, di Perancis 136.779, di Jerman sebanyak 136.779, Inggris sebanyak 88.621, di China 82.249 kasus, di Iran 73.303.

Jumlah kematian tertinggi bahkan saat ini terjadi di Amerika Serikat yaitu sebanyak 23.644 orang, disusul Italia yaitu sebanyak 20.456 orang, Spanyol sebanyak 17.756 orang, Prancis sebanyak 14.967 orang, Inggris sejumlah 11.329 orang kemudian Iran sebanyak 4.585 orang.

Saat ini sudah ada lebih dari 207 negara dan teritori yang mengonfirmasi kasus positif Covid-19-19.

(CC/Wartakotalive.com/Antaranews)