Ini Skenario Kemendagri Jika Pandemi Covid-19 Masih Berlangsung hingga 2021

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, memaparkan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dalam Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021.

Yaitu pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020.

Untuk pertama kalinya, pelaksanaan Musrenbangnas dilakukan secara virtual dengan dibuka langsung oleh Presiden Joko Widodo pada Kamis (30/04/2020).

“Pada saat ini kita melaksanakan Musrenbangnas secara virtual dalam rangka untuk melaksanakan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dalam mendukung prioritas nasional Tahun 2021,” kata Tito.

• Aa Gym Unggah Video Siapa Bodyguard Petinju Muhammad Ali, Jawabannya Bikin Merinding

• Mengenal Sosok Jerinx SID, Drumer Penuh Kontroversi yang Pernah Ribut dengan Para Publik Figur Ini

• Mengenang 24 Tahun Ibu Tien Meninggal, Tutut Soeharto Ungkap Isu Kematian Sang Ibunda Tertembak

• Ini Jurus Jitu Ustaz Abdul Somad Imbau Masyarakat agar tetap Ibadah di Rumah

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian PPN/Bappenas menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2020.

Musrenbangnas 2020 bertujuan melakukan sinkronisasi dan penajaman program/ kegiatan prioritas nasional dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021.

Adapun tema RKP 2021 adalah "Mempercepat Pemulihan Ketahanan Ekonomi dan Kehidupan Masyarakat dengan Fokus Pemulihan lndustri, Pariwisata, dan lnvestasi, serta Penguatan Sistem Kesehatan Nasional."

“Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pada awal masa pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, beliau sudah menyampaikan visi-misi, ada 5 visi misi yang menjadi forefront (bagian terdepan) pembangunan Indonesia 5 tahun ke depan," kata Tito.

Yaitu, lanjutnya, mulai pembangunan sumber daya manusia dalam fokus pada pendidikan dan kesehatan, kemudian melanjutkan pembangunan infrastruktur, melaksanakan perbaikan regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Terutama yang berkaitan dengan masalah membuka iklim investasi, dan kemudian mentransformasi ekonomi dari yang berbasis sumber daya alam ke manufaktur dan jasa modern.

Namun sayangnya, program-program dalam lima visi yang telah dipecah dalam rencana kerja pemerintah tahunan, harus terkendala dengan adanya pandemi Covid-19 yang telah menjadi pandemi global.

• Kisah Dewi Sandra Dipertemukan Kembali dengan Al-Quran dan Agama Islam

• 359 WNI ABK Kapal MV Dream Explorer dari Shanghai Tiba di Tanjung Priok, Dibawa ke Wisma Atlet

Padahal juga menjadi patokan bagi seluruh pemerintah daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). 

“Ini menjadi berubah atau terkendala dengan adanya fenomena dunia yang tidak diprediksi sebelumnya yaitu krisis Covid-19.

Yang merupakan krisis kesehatan dan berimbas ke sektor keuangan, finansial, bahkan ke sektor ekonomi dan sosial," kata Tito.