Masih Ada Perusahaan Buka Saat PSBB Jakarta, DPRD Minta Anies Baswedan Koordinasi dengan Kemenperin

WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pimpinan DPRD DKI Jakarta minta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk mengintensifkan koordinasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin).

Koordinasi diperlukan karena ada 800 perusahaan lebih yang mengantongi Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI), padahal mereka di luar 11 sektor yang diizinkan selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi mengatakan, koordinasi diperlukan agar pelaksanaan PSBB di Jakarta berlangsung maksimal.

Dia menyadari masih banyak perusahaan di luar 11 sektor yang diizinkan tetap beroperasi di tengah pandemi virus corona (Covid-19).

• Larangan Mudik, Kemenhub Tegaskan Pesawat Komersil Boleh Angkut Penumpang Asal di Luar Wilayah PSBB

Apabila terus didiamkan, dia khawatir penyebaran virus justru terjadi di kalangan pekerja.

Apalagi jumlah perusahaan tersebut sangat banyak, bisa sampai ribuan orang.

“Pengawasan bagi sektor perusahaan ini memang perlu lebih diperketat lagi, karena memang pergerakan orang saat PSBB ini masih banyak. Mereka terpaksa bekerja karena perusahaannya masih beroperasi,” kata Prasetio berdasarkan keterangan yang diterima pada Sabtu (25/4/2020).

• Masih Membandel saat PSBB, Ada 28 Ruko di Sawah Besar Disegel Petugas Satpol PP

Dalam kesempatan itu, Prasetio meminta pemerintah memberikan kelonggaran kepada industri yang bergerak di bidang tekstil dan garmen.

Mereka tetap diizinkan beroperasi untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga medis maupun masyarakat dalam membuat pakaian hazmat maupun masker berbahan kain.

“Perusahaan garmen dan tekstil yang dikecualikan, khusus yang memproduksi APD. Ini harus didukung untuk memberdayakan juga hasilnya bagi pelaku UKM ataupun IKM agar roda perekonomian tetap berjalan,” ujarnya.

Menurutnya, dibanding pemerintah membeli barang impor dari luar negeri, sebaiknya memberdayakan pelaku industri lokal.

Politisi dari PDI Perjuangan ini menyebut, kualitas barang produksi dalam negeri tak kalah bagus dengan barang impor.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Mohamad Taufik menambahkan, pemerintah daerah wajib menindak tegas bila ada perusahaan yang abai terhadap ketentuan soal PSBB.

Karena itu koordinasi dengan Kemenperin sangat diperlukan, jangan sampai penyebaran virus justru terjadi di tempat usaha yang memaksakan tetap beroperasi.

“Seharusnya di luar 11 sektor itu dapat ditindak, tapi kalau tidak bisa dikoordinasikan dengan Kemenperin,” kata Taufik dari Fraksi Partai Gerindra.