Haris Azhar Ogah Gabung Pemerintahan: Enggak, hanya jadi Alat Gimmick-nya Presiden

"Dia positif pada periode pertama waktu pemilihan dia membuat nawacita yang saya pikir dalam nawacita itu banyak janji-janjinya, dia bisa membuat janji untuk memperbaiki atau mencari penyelesaian terhadap kasus-kasus pada pelanggaran HAM di mana dia belum jadi presiden," ungkapnya.

Pria lulusan Universitas of Essex, Inggris ini kemudian menyinggung soal pidato Jokowi mengenai HAM.

Menurut dia, Jokowi bisa memilih masalah-masalah HAM yang memang harus fokus segera ditangani.

"Lalu dia bisa berpidato meskipun saya yakin dibikinin pidatonya ketika hari Hak Asasi Manusia pada tahun 2014, 2015, 2016 sudah cuma tiga tahun setelah itu tidak pidato lagi."

"Soal Hari HAM yang dia daftar prioritas apa saja yang menjadi konsen di bidang Hak Asasi Manusia, misalnya soal Hak Masyarakat Adat, soal Hak Reforma Agraria, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat."

"Kemudian perlindungan terhadap kelompok minoritas dia bisa membuat janji-janji tersebut," jelasnya.

Namun, Haris menilai kelebihan Jokowi hanya terbatas pada teori.

"Tapi dia itu positifnya hanya berhenti pada sesuatu di tulisan dan di statement."

"Hak Asasi Manusia dia tidak bisa di hanya tulisan dan statement saja, itu saya capaian, itu juga bukan sesuatu yang miracle, kejaiban itu juga enggak," ungkapnya.

Pria yang berkiprah di LSM KontraS ini mengatakan bahwa memang negara-negara lain juga memiliki teori yang baik mengenai HAM.

Namun dalam HAM, harus ada bukti nyatanya.

"Hari ini semua negara sudah cukup baik soal hak asasinya."

"Tapi bagaimana hak asasi itu bisa menjawab dalam hak asasi manusia ada answerbility jadi bagaimana kemampuan menjawab situasi-situasi yang sangat konkrit, di lapangan itu PRnya," ujar dia.

Sehingga, Haris Azhar menyimpulkan ada dua hal yang positif dari Jokowi terkait HAM.

Namun, Refly Harun menilai bahwa apa yang diungkapkan Haris soal kelebihan Jokowi mengenai HAM tak cukup banyak.