Beda Mudik dan Pulang Kampung Menurut Presiden Jokowi, BNPB, Fadli Zon dan KBBI

APA perbedaan mudik dan pulang kampung? 

Definisi keduanya menjadi perdebatan setelah Presiden Jokowi diwawancara oleh Najwa Shihab. 

Saat itu presiden Jokowi dan Najwa Shihab tengan berbincang tentang isu-isu seputar pandemi covid-19, seperti PSBB sampai larangan mudik. 

Presiden Jokowi dalam sebuah wawancara dengan wartawan senior Najwa Shihab mencoba menjelaskan arti mudik dan pulang kampung yang dalam pandangannya memiliki makna berbeda.

Presiden Jokowi menjelaskan arti mudik dan pulang kampung yang dalam pandangannya itu berbeda.

"Kalau mudik itu di hari Lebarannya. Ya beda. Untuk merayakan Idul fitri," kata Jokowi.

• H-1 Larangan Mudik, Terminal Kalideres Justru Kebanjiran Warga Akan Pulang Kampung

Najwa menegaskan, "Itu kan hanya perbedaan masalah waktu bapak."

Menurut Jokowi, "Kalau namanya pulang kampung ya bekerja di Jakarta. Tapi anak istri ada di kampung."

Menurut Najwa Shihab, mengacu pada pernyataan Jokowi berarti itu itu hanya perbedaan waktu, tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang ke kampung dan telah membawa virus ke kampung juga.

Jokowi kemudian mengajak Najwa Shihab untuk melihat kenyataan di lapangan dan berbicara secara detail.

"Coba dilihat juga di lapangan. Di jakarta mereka menyewa 3x3 m2 atau 3 x 4 m2, isi 8-9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih bahaya mana. Di sini di dalam ruangan, dihuni 8-9 orang atau pulang ke kampung tapi di sana juga disiapkan isolasi dulu oleh desa, semua desa sudah siapkan isolasi," katanya.

• Sejumlah PO Bus Naikkan Harga Tiket Hingga 100 Persen Pada H-1 Larangan Mudik Lebaran

"Jadi, lebih bahaya mana. Jadi kita harus lihat lebih detail angka-angkanya, lebih detail ke lapangannya," tambah Jokowi.

BNPB

Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) menjelaskan tentang perbedaan antara mudik dan pulang kampung pada masa pembatasan sosial berskala besar ( PSBB).

Kepala Pusat Data dan Infomasi BNPB Agus Wibowo menjelaskan soal protokol tidak mudik.

Protokol ini telah dikaji BNPB cukup lama dengan berbagai pihak seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah.